Pengurus PKN Urus Nama hingga Lambang Partai ke Kemenkumham

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 November 2021
Pengurus PKN Urus Nama hingga Lambang Partai ke Kemenkumham

I Gede Pasek Suardika (Foto: ANTARA )

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (1/11).

Kedatangan mereka untuk mengurus nama, lambang, AD/ART, dan kepengurusan dari PKN.

"Saat ini masih ada beberapa syarat untuk penyesuaian administrasi," kata Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika kepada wartawan, Senin (1/11).

Baca Juga:

PKN Bakal Daftar Legalitas Partai ke Kemenkumham

Mantan Sekjen Partai Hanura ini meyakini, parpolnya bisa melengkapi syarat administrasi yang diminta Kemenkumham sebelum memperoleh legalitas.

"Segera kami lengkapi. Kami berterima kasih kepada Kemenkumham yang memberikan petunjuk-petunjuk pembenahannya," ujarnya.

Tangkapan layar surat pengunduran diri Gede Pasek Suardika sebagai sekretaris jenderal DPP Partai Hanura sebagaimana diunduh dari akun Facebook pribadinya di Jakarta, Kamis (28/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Tangkapan layar surat pengunduran diri Gede Pasek Suardika sebagai sekretaris jenderal DPP Partai Hanura sebagaimana diunduh dari akun Facebook pribadinya di Jakarta, Kamis (28/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi


Pasek mengatakan bahwa PKN menggunakan legalitas Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang sebelumnya sudah terdaftar di Kemenkumham.

Menurut Pasek, PKN ingin nama Pakar Pangan berubah menjadi PKN. Selanjutnya, mereka mengajukan perubahan nama ke Kemenkumham pada 28 Oktober lalu.

"Sekarang masih ada beberapa administrasi saja untuk dilengkapi segera. Secara prinsip sudah tidak ada masalah," ujarnya.

Baca Juga:

14 Isu yang Jadi Fokus Perjuangan Partai Buruh

Pasek menuturkan Ketua Umum dan Sekjen dari Pakar Pangan tidak berkeberatan adanya perubahan nama parpol menjadi PKN.

Bahkan, pengurus dari Pakar Pangan membantu proses administrasi perubahan nama di Kemenkumham.

"Baik ketua umum dan sekjennya fokus membantu proses ini berjalan dengan baik. Sementara ini beliau (Ketua Umum Pakar Pangan) memberikan kesempatan kepada kami untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memilih tut wuri handayani," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Mundur dari Partai Hanura, Gede Pasek Deklarasikan Partai Baru?

#Partai Politik #Gede Pasek Suardika
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan