Eddy Flo
MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan tindakan sejumlah warga yang merusak musala di Perumahan Griya Agape, Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
“Tidak semestinya hal seperti itu dilakukan. PSI menyesalkan segala bentuk intoleransi,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangannya, Jumat (31/1).
Baca Juga:
LIPI: Intoleransi dan Radikalisme Lahir Dari Narasi di Media Sosial
Nanang melanjutkan, beribadah adalah hak yang dijamin konstitusi. Menurut dia, tidak perlu meminta izin warga lain untuk bisa beribadah.
“Tiap warga negara Indonesia setara dalam hal apa pun. Termasuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Melakukan kekerasan terhadap warga negara lain terkait ibadahnya adalah sikap yang tak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila,” tambah Nanang.
PSI mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menghiraukan provokasi pihak-pihak tertentu.
Sementara itu, intelektual muda NU Mohamad Guntur Romli mengecam keras pengrusakan Musola di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
"Saya mengecam keras pengrusakan Musola Al-Hidayah di Minut, apapun dalih yang dipakai gerombolan pengrusak tidak bisa diterima, itu menciderai prinsip kerukunan umat bergama di Indonesia, khususnya di Tanah Minahasa" kata Guntur Romli.
Seperti yang diberitakan ada sekelompok massa yang merusak Musola Al-Hidayah Minahasa Utara pada hari Rabu 29 Januari 2020 pukul 17.45 karena tidak terima dengan aktivitas Jamaah Tabligh di Musola itu, kegiatannya tidak berizin dan pendirian Musola yang tidak ada izin.
Bagi Guntur Romli cara-cara massa yang merusak Musola seperi kelompok radikal yang juga merusak rumah-rumah ibadah lain seperti gereja dan lainnya.
"Massa perusak Musola terpapar radikalisme, persis seperti kelompok-kelompok radikal lain yang merusak gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain, pelakunya harus ditangkap, provokatornya harus ditangkap dan dihukum" tegas Guntur Romli.
Baca Juga:
Romo Benny: Pancasila Senjata Paling Ampuh Berantas Intoleransi
Guntur Romli juga meminta masyarakat tidak terpancing dan mempercayakan proses hukum pada aparat hukum.
"Masyarakat jangan terprovokasi, percayakan pada proses hukum, ini ada kesengajaan mau mengadudomba masyarakat di Tanah Minahasa yang sudah dikenal toleran" pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Aksi Intoleransi Semakin Marak, PSI Dorong Penghapusan SKB Tiga Menteri
