Pengesahan APBN 2016 Ditunda

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 28 Oktober 2015
Pengesahan APBN 2016 Ditunda

PEMBAHASAN RUU APBN 2016 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz/15

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Dewan perwakilan rakyat (DPR) menunda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 hingga 30 Oktober 2015. Menurut Ketua DPR, Setya Novanto hal itu merupakan permintaan dari Komisi dan Badan Anggaran DPR.

"Kita tunda sampai 30 Oktober itu merupakan singkronisasi dan harmonisasi dan juga ketentuan yang diminta masing-masing komisi," kata Novanto, di DPR, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Novanto, pihaknya hanya memfasilitasi yang diinginkan 11 Komisi di DPR dan badan anggaran (Banggar). Mereka meminta waktu tambahan untuk mengoreksi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan.

"Itu normal," katanya.

Terkait dengan dana siluman atau dana alokasi khusus, Novanto mengatakan, Komisi dan Banggar akan melakukan koreksi. "Justru dalam singkronisasi di komisi dan Banggar kita kasih kesempatan untuk mengoreksi itu semua sudah disampaikan ke presiden," tandasnya.

Sebelumnya, APBN 2016 akan disahkan tanggal 22 Oktober namun diundur menjadi 30 Oktober 2015 yang merupakan masa sidang terakhir dari DPR.(Mad)

Baca Juga:

  1. Suasana Pembahasan RUU APBN 2016
  2. Proyek Kereta Cepat Tidak Dibiayai dari APBN
  3. Renovasi Stasiun Palmerah Gunakan APBN Rp36 Miliar
  4. FITRA: Ada Upaya Perampokan APBN Secara Sistematis
  5. Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Gelar Raker Lanjutan Terkait RAPBN 2016
#DPR #RAPBN 2016 #APBN #Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Bagikan