Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang dan bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengatasi backlog perumahan.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR M Hidayat menegaskan, penyediaan perumahan tidak hanya bisa mengandalkan APBN, ada peran pengembang dan bank pelaksana.
"Kami mengharapkan para pengembang mulai melirik kepada harga hunian yang terjangkau, sehingga backlog dapat terpenuhi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/11).
Baca Juga:
Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan
Hidayat berharap para pengembang dapat lebih kreatif dalam membangun rumah karena rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal saja melainkan kegiatan sehari-hari di masa Pandemi COVID-19 saat ini.
Pembangunan perumahan, kata ia, dinilai tidak hanya membangkitkan ekonomi, namun juga dapat menciptakan efek berantai di mana lebih dari 140 usaha bisnis dapat terdorong secara ekonomi.
Saat ini Kementerian PUPR telah menerapkan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dalam memberikan layanan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terhitung per Selasa (24/11) jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera atau SiKasep sudah mencapai 254.844 calon debitur. Kemudian sebanyak 106.355 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 7.243 calon debitur sudah dalam proses verifikasi bank pelaksana.
PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun, sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 758.874 unit senilai Rp54,95 triliun. (Asp)
Baca Juga:
Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta
