Pengangkatan Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran Bikin Rakyat Makin Ditindas, Lingkaran Lekuasaan Diperkaya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Februari 2025
Pengangkatan Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran Bikin Rakyat Makin Ditindas, Lingkaran Lekuasaan Diperkaya

Pengangkatan Stafsus Menhan (Dok Kemhan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Efisiensi anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru muncul sebuah ironi besar. Pasalnya, pejabat pemerintah justru sibuk mengangkat staf khusus dengan gaji dan fasilitas plus-plus.

Salah satunya pengangkatan artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, kabinet Merah Putih yang digadang-gadang sebagai tim terbaik untuk menjalankan visi Prabowo ternyata malah tak sesuai kenyataan.

“Alih-alih membuktikan keberpihakan pada rakyat, mereka justru semakin menegaskan bahwa politik di negeri ini masih berkutat pada kepentingan oligarki dan bukan kepentingan rakyat banyak,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2).

Baca juga:

Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan

Menurut Achmad, pengangkatan staf khusus ditengah kebijakan efisiensi terkesan tidak masuk akal. “Pengangkatan beberapa stafsus telah mencederai hati publik,” jelas Achmad.

Di saat rakyat harus berhemat, pemerintah justru boros dengan menunjuk stafsus yang tugas dan fungsinya pun masih dipertanyakan.

Lebih menyakitkan lagi, kebijakan ini bukan hanya terjadi di satu kementerian, tetapi menjadi tren di berbagai instansi pemerintahan.

“Rakyat semakin ditindas, sementara lingkaran kekuasaan semakin diperkaya,” tutur Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Baca juga:

Jika Dukung Program Efisiensi Presiden, Menteri Didesak Hentikan Rekrut Staf Khusus

Achmad berujar, efisiensi tidak boleh menjadi alat untuk menindas yang lemah dan menguntungkan yang kuat.

Jika benar-benar ingin melakukan efisiensi, pemerintah harus mulai dari penghapusan pos-pos pemborosan di kalangan elit.

“Bukan dengan menyingkirkan rakyat kecil yang bekerja keras untuk menjalankan roda birokrasi,” pungkas Achmad.

#Efisiensi Anggaran Pemerintah #Penghematan Anggaran
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Di Hadapan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran dan Lebih Dulu Dibanding Trump
Di dalam acara yang diikuti pengusaha AS itu, Prabowo bercerita bagaimana pemerintahan yang dipimpinnya melakukan efisiensi anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Februari 2026
Di Hadapan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran dan Lebih Dulu Dibanding Trump
Indonesia
Efisiensi Anggaran Capai Rp 308 Triliun, Prabowo Tegaskan Terus Berupaya Menutup Kebocoran
Prabowo menegaskan, pemerintah telah membuktikan kebijakan fiskal yang dijalankan mampu menghasilkan penghematan besar dari anggaran negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Efisiensi Anggaran Capai Rp 308 Triliun, Prabowo Tegaskan Terus Berupaya Menutup Kebocoran
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran
Tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta kini menuai kritik. Kebijakan tersebut dianggap telah mengabaikan efisiensi anggaran pemerintah.
Soffi Amira - Kamis, 21 Agustus 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran
Bagikan