Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Ilustrasi kamar hotel. (Foto: Unsplash/Andrew Neel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat maupun kegiatan lainnya di hotel dan restoran.

Izin tersebut, memberikan peluang yang bagus ke para pengusaha hotel yang tengah merasakan kelesuan yang sangat luar biasa, untuk bangkit.

Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, merespons positif lampu hijau kegiatan pemda di hotel dan restoran.

Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakana, izin ini secara umum tidak bisa serta merta meningkatkan grafik usaha perhotelan maupun restoran.

Baca juga:

Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Hotel Menjerit Ungkap PHK di Depan Mata

Akan tetapi, setidaknya keputusan Mendagri tersebut secara bertahap dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pertumbuhan sektor usaha perhotelan dan restoran.

"Dan ini menjadi pintu yang membuat usaha perhotelan termotivasi untuk menata ulang lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh para pengusaha di bidang perhotelan," katanya.

Ia mencontohkan beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di antaranya berkaitan dengan fasilitas, pelayanan, kesehatan, serta hubungan baik antara pelaku usaha perhotelan dan masyarakat sekitar.

Masalah hubungan antara pelaku perhotelan dengan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari aduan atau keluhan masyarakat ketika di sekitar mereka terbangun hotel.

"Itu kadang-kadang sering tidak clear (terselesaikan, red.), ini harus clear. Perhotelan dengan masyarakat jangan sampai seperti air dan minyak, harus bisa saling support (mendukung, red.), saling menguatkan, saling melengkapi," katanya.

Jika harapan tersebut bisa diwujudkan, ia meyakini sektor perhotelan ke depan akan bisa menjadi bagian dari kelengkapan ekosistem kepariwisataan yang bagus dan luar biasa.

"Terutama ketika perhotelan menyiapkan juga sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), itu akan menjadi bagian kebutuhan ke depan yang saya yakin kalau efisiensi anggaran yang hari ini mengurangi daya income (pemasukan, red.)" katanya.

Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

Pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

#Efisiensi Anggaran Pemerintah #Hotel #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Dunia
Gerhana Matahari Total Bikin Harga Hotel di Spanyol Naik Selangit Hingga 500%
Gerhana Matahari total 12 Agustus 2026 membuat harga hotel di Spanyol melonjak hingga 500%. Soria mencatat tarif Rp18,7 juta per malam.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Gerhana Matahari Total Bikin Harga Hotel di Spanyol Naik Selangit Hingga 500%
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
Hotel Pullman Jakarta Barat Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
Hotel Pullman Jakarta Barat Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
500 Tahun Jakarta, Budaya Betawi Jadi Ikon di Hotel-Hotel Ibu Kota
Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggandeng industri perhotelan ibu kota untuk aktif memperkenalkan budaya Betawi kepada wisatawan sebagai bagian untuk mengungkuhkan Jakarta Kota Global
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
500 Tahun Jakarta, Budaya Betawi Jadi Ikon di Hotel-Hotel Ibu Kota
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan