Toko Ritel Berguguran, Pengusaha Minta Pemerintah Cabut Program Efisiensi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Toko Ritel Berguguran, Pengusaha Minta Pemerintah Cabut Program Efisiensi

Ilustrasi Supermarket. Foto: AEON

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah toko ritel, terutama gerai-gerai besar dan modern, telah menutup atau mengurangi jumlah gerainya di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa peritel besar yang menutup gerainya antara lain Giant, Matahari Department Store, dan lainnya.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebutkan, tingginya biaya operasional dan ketidakmampuan bersaing dengan peritel yang memiliki skala bisnis lebih besar disinyalir menjadi salah satu penyebab sejumlah toko ritel, terutama di wilayah perkotaan, terpaksa menutup gerainya.

"Karena satu, mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Tidak bisa bersaing dengan yang tokonya banyak," kata Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah ditemui di Jakarta, Selasa (6/5).

Budihardjo menyebutkan pergeseran preferensi konsumen ke platform online juga menjadi tantangan tersendiri bagi peritel konvensional. Namun, keberadaan toko offline tetap relevan dan para pemain ritel konvensional kini juga aktif merambah ke ranah online.

Baca juga:

Transaksi Sektor Ritel Turun 8 Persen, Ini Penyebabnya

Ia menilai prospek industri ritel di Indonesia akan tetap tumbuh positif di tengah maraknya toko ritel yang berguguran.

Besarnya populasi Indonesia, yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, menurutnya menjadi pasar domestik yang sangat potensial. Selain itu, peluang ekspor juga menjadi angin segar bagi pertumbuhan industri ini.

Adapun proyeksi pertumbuhan ritel di Indonesia menurutnya bervariasi tergantung segmennya. Untuk segmen personal care, pertumbuhan bahkan bisa mencapai 10 persen dengan kontribusi terbesar dari penjualan online. Sementara itu, segmen minimarket diperkirakan tumbuh sekitar 8-9 persen.

Mengenai potensi berlanjutnya penutupan toko ritel tahun ini, Budihardjo memperkirakan dampak perang dagang AS dan China akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Ia menegaskan, mengantisipasi dampak negatif ini, pelaku industri ritel berharap pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan berusaha, pengurangan beban pajak, serta memberikan stimulus ekonomi seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau voucher belanja guna meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran supaya ekonomi Indonesia dapat bergairah Kembali," katanya. (*)

#Efisiensi Anggaran Pemerintah #Daya Beli #Pertumbuhan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi XI DPR Puji Kinerja Ekonomi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Stimulus Jadi Perangsang
Kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir telah berada di jalur yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Komisi XI DPR Puji Kinerja Ekonomi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Stimulus Jadi Perangsang
Indonesia
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Perhitungan target harus mempertimbangkan dinamika ekonomi kuartal akhir yang cenderung meningkat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Indonesia
Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga
Purbaya meyakini bahwa arah perekonomian sudah lebih baik. Saat momentum pertumbuhan terjadi, maka pemerintah akan terus menjaga untuk tahun-tahun berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga
Indonesia
Buka Lapangan Kerja, Kementerian PU Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Untuk Padat Karya di 1.059 Lokasi
Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Oktober 2025
Buka Lapangan Kerja, Kementerian PU Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Untuk Padat Karya di 1.059 Lokasi
Indonesia
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Indonesia
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut pihaknya sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun guna mendukung penyaluran beras dan minyak goreng
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Indonesia
BI Pangkas Suku Bunga, Perbankan Diminta Lebih Giat Salurkan Kredit untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta perbankan untuk lebih giat lagi dalam menyalurkan kredit usaha.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
BI Pangkas Suku Bunga, Perbankan Diminta Lebih Giat Salurkan Kredit untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Indonesia
Duit Rp 200 Triliun Harus Dinikmati UMKM
Agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbenah diri supaya akses kredit yang disiapkan pemerintah tidak sia-sia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Duit Rp 200 Triliun Harus Dinikmati UMKM
Indonesia
Tanggapi Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya soal Tuntutan Publik, Ekonom: Demonstrasi Bukan Sekadar Masalah Perut
Ekonom sebut Menkeu Purbaya menyederhanakan persoalan kompleks.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Tanggapi Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya soal Tuntutan Publik, Ekonom: Demonstrasi Bukan Sekadar Masalah Perut
Bagikan