Pengamat Sebut Golkar Diuntungkan Jika Airlangga Duet dengan Khofifah

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 Februari 2023
Pengamat Sebut Golkar Diuntungkan Jika Airlangga Duet dengan Khofifah

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. (Antara/Dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elit Golkar Jawa Timur (Jatim) mendorong ketua umumnya, Airlangga Hartarto diduetkan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menyikapi keinginan kader Golkar tersebut, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, cukup diuntungkan Partai Golkar bila menggaet Khofifah dalam Pilpres nanti. Sebab Khofifah mempunyai basis yang cukup besar di Jawa Timur.

Baca Juga:

Koalisi Gerindra-PKB Bisa Bubar jika Khofifah Jadi Cawapres Prabowo

Terlebih saat ini Khofifah menduduki orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dan sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Di mana NU mempunyai massa yang banyak di wilayah Jawa, khususnya Jatim.

"Ya kenapa Bu Khofifah itu menarik ya, karena pertama Jawa adalah kunci untuk memenangkan, jawa itu harus merebut daerah-daerah toritorial zonasi wilayah pertempuran primer wilayah penentu," terang Pangi saat dihubungi, Rabu (15/2).

Menurut Pangi, sosok yang menguasai Pulau Jawa kemungkinan besar mempunyai tiket kemenangan pada Pilpres. Maka tak salah jika Partai Golkar menjagokan Khofifah sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Airlangga, karena Khofifah namanya melejit di Jawa.

"Wilayah penentu kemenangan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten, Jawa Barat itu lumbung elektoral. Itu yang menjadi penentu kemenangan nah jawa timur menjadi wilayah pertempuran," paparnya.

Kata Pangi, ada tiga pertimbangan yang mesti diketahui parpol dalam menimang kandidat calon wakil presiden. Pertama memiliki elektabilitas, kedua pertimbangan wilayah dan terakhir pertimbangan basis massa.

Baca Juga:

Khofifah Perkenalkan Durian Varietas Baru Setara Black Thorn dari Malaysia

Memang, lanjut dia, secara elektabilitas Khofifah tidak terlalu menonjol, tapi mempunyai basis wilayah yang lebih nyata. Maka potensi besar Khofifah bisa mendulang suara di Jatim, lantaran punya basis.

"Perempuan itu menjadi capres mungkin masih belum diterima lebih baik, tapi sebagai cawapres punya potensi," ungkapnya.

Diketahui, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bisa menjadi calon wakil presidem (Cawapres) Airlangga Hartarto.

"Ya Bu Khofifah orang yang terkenal di Jawa Timur berpenduduk 40 juta lebih, 31 jutanya adalah pemilih. Jadi wajar saja Bu Khofifah dilirik jadi kandidat. Bu Khofifat punya jaringan muslimat di Jawa Timur terkenal. Saya pikir di Jawa Timur tak ada yang tak kenal bu Khofifah," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Demokrat Kukuh Perjuangkan AHY meski Nama Khofifah Mencuat jadi Cawapres Anies

#Khofifah Indar Parawansa #Airlangga Hartarto #Partai Golkar #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Bagikan