Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara soal mencuatnya nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan pihaknya menjunjung tinggi proses demokrasi.
Baca Juga
"Sehingga, tidak akan membendung hak-hak konstitusional putera puteri terbaik bangsa untuk maju ke kancah kepemimpinan nasional," ujar Syahrial dalam keterangannya, Rabu (25/1).
Meski begitu, Syahrial menegaskan Demokrat akan memperjuangkan kader terbaiknya secara objektif. Menurutnya, ada banyak instrumen untuk menguji objektivitas argumentasi tersebut.
"Misalnya, hasil survei dan mood publik yang berkembang di lapangan," ujarnya.
Secara objektif, kata Syahrial, posisi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang bagian dari tokoh perubahan. Prestasi dan keberhasilan AHY memimpin partai harus dihormati.
"Seluruh kader tentu akan kecewa apabila partai yang dipimpin Mas AHY dengan prestasi yang baik harus diserahkan kepada orang lain," imbuhnya.
Baca Juga
Syahrial menegaskan jika partai diserahkan untuk kepentingan orang atau tokoh lain, yang belum jelas perhitungan menangnya, tentu sangat merugikan Demokrat.
Sebaliknya, kata Syahrial, radar survei dari lembaga yang kredibel sudah melaporkan, jika Koalisi perubahan mengusung Anies-AHY sebagai Capres dan Cawapres 2024 maka peluang menangnya lebih jelas.
"Intinya Demokrat akan berjuang sekuat tenaga supaya Ketum AHY diberi kesempatan mendampingi Mas Anies agar Koalisi Perubahan dapat memenangkan Pemilu 2024," tegas dia.
Lebih lanjut, Syahrial menambahkan pihaknya tidak ingin berspekulasi adanya upaya untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan.
"Yang pasti hingga saat ini progres tim kecil untuk mempersiapkan terbentuknya Koalisi Perubahan antara Demokrat, PKS dan NasDem berjalan cukup baik. Termasuk pembicaraan soal deklarasi capres dan cawapres," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
AHY Khawatirkan Pasal Penghinaan Presiden Dimanfaatkan untuk Gebuk Lawan Politik
