Pengamat: Presidential Threshold itu Siasat Partai Pemerintah Demi Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 23 Juli 2017
Pengamat: Presidential Threshold itu Siasat Partai Pemerintah Demi Pilpres 2019

DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, PT 20-25 persen tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk mempertahankan kekuasaanya.

“Terutama menang di Pilpres 2019 itu,” kata Ujang dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Minggu (23/7).

Ia pun memprediksi, dengan PT 20-25 persen tersebut kemungkinan hanya akan ada tiga pasang dan paling banyak empat pasang calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

“Prediksi saya, dengan PT 20-25 persen itu akan muncul tiga atau empat pasang capres saja, ” ucap Ujang.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini menilai, PT tersebut akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh potensial baru untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2019.

Dengan demikian, sambung dia, Joko Widodo (Jokowi) sebagai incumbent akan semakin mudah memetakan siapa lawannya di Pilpres 2019 memdatang. Sebab, dengan PT 20-25 persen itu tidak banyak tokoh yang akan maju. Artinya, Jokowi saat ini sudah dalam posisi memilih lawan.

“Semakin sedikit lawan politik yang maju semakin baik. Karena akan dengan mudah dipetakan oleh pihak Jokowi,” jelas Ujang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga kini hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang potensial untuk berhadapan dengan incumbent. Sedangkan tokoh-tokoh lain masih harus membuktikan diri pada rakyat agar populer dan mendapat dukungan rakyat.

Selain itu, Ujang menuturkan, PT 20-25 persensecara psikologis membuat Jokowi di atas angin dan semakin percaya diri untuk bertarung pada pesta demokrasi 2019 mendatang.

“Apalagi secara resmi partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, wajar jika partai-partai non koalisi pemerintah akan melakukan judicial review UU Pemilu yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai penggugat kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka,” pungkas Ujang.(Pon)

#RUU Pemilu #Presidential Threshold #Pengamat Politik #Pilpres 2019 #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Jumlah dukungan masih akan dibahas di Panja RUU Pemilu.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Bagikan