Pengamat: Presidential Threshold akibat Jokowi Tak Pede di Pilpres 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 01 November 2017
Pengamat: Presidential Threshold akibat Jokowi Tak Pede di Pilpres 2019

Presiden Jokowi saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai ketentuan presidential threshold 20 dan 25 persen dalam Undang-Undang Pemilu merupakan indikasi ketidakpercayadirian Jokowi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pasalnya, kata Feri, Jokowi telah menyadari bahwa dirinya memang memiliki banyak kelemahan dan catatan minus dalam pemerintahannya selama ini.

Karena itu, menurut dia, presidential threshold sengaja diciptakan untuk memuluskan laju Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Padahal, perhelatan Pilpres diadakan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada dua tahun mendatang.

"Sehingga dia tidak percaya diri kemudian mencari lawan yang menurut saya lebih lemah dari petahana. Makanya lahir presidential threshold," ujarnya usai diskusi bertajuk Polemik Pemilu 2019: Presidential thresold, di Kantor KoDe Insiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11).

Dengan segala kelemahannya, sebut Feri, Jokowi pun terlihat menggunakan ambang batas pencalonan presiden untuk membatasi jumlah pesaingnya dalam pilpres nanti. Dengan demikian, Feri menyimpulkan, setidaknya Jokowi telah meminimalisir faktor-faktor yang dapat menimbulkan kekalahan baginya.

Sebagaimana diketahui, ketentuan ambang batas pencalonan presiden telah diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

"Kita menduga bahwa dia memang sengaja mencari lawan yang sama agar dia bisa memenangkan pertarungan ini," ucap Feri.

Feri menjelaskan, indikasi dari lemahnya Jokowi dapat terlihat dalam berbagai sikap politiknya yang cenderung kurang tegas dalam berbagai permasalahan. Hal ini diperburuk dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang menjadi barisan pendukung Jokowi.

"Ada dugaan bahwa memang Presiden bermasalah sehingga perlu mencari lawan yang lebih bermasalah," ungkap Feri.

Indikasi lainnya adalah ketika Menteri Dalam Negeri Tjahja Kumolo menyatakan akan mundur dalam pembahasan RUU Pemilu ketika DPR belum memutuskan angka presidential threshold.

"Jadi sikap pemaksaan itu yang dalam kajian kita, memang menguatkan Presiden tidak percaya diri lalu membangun pembatasan seperti ini," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: 'Presidential Threshold Bertentangan Dengan Semangat Pemilu Serentak'

#Presiden Jokowi #Presidential Threshold
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Jumlah dukungan masih akan dibahas di Panja RUU Pemilu.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Bamsoet menilai dihapusnya Presidential Threshold akan membawa implikasi komplek bagi politik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Januari 2025
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Indonesia
Konsekuensi Penghapusan Ambang Batas Capres, Presiden Tak Punya ‘Beking’ di DPR
Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menyebut bahwa putusan MK itu juga punya nilai plus.
Frengky Aruan - Selasa, 07 Januari 2025
Konsekuensi Penghapusan Ambang Batas Capres, Presiden Tak Punya ‘Beking’ di DPR
Indonesia
Presidential Threshold Dihapus, Partai Politik Harus Segera Berbenah
Partai politik, terutama non-parlemen, perlu bersiap dari sekarang agar lolos menjadi partai politik peserta pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus, Partai Politik Harus Segera Berbenah
Indonesia
MK Hapus Presidential Threshold, Pemerintah dan DPR Didorong Segera Revisi UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi memutuskan penghapusan presidential threshold pada Kamis, 2 Januari 2025, melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024
Angga Yudha Pratama - Minggu, 05 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Pemerintah dan DPR Didorong Segera Revisi UU Pemilu
Bagikan