Pengamat: Prabowo Rusak Reputasinya Sendiri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 Juni 2019
Pengamat: Prabowo Rusak Reputasinya Sendiri

Prabowo-Sandi. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sikap Prabowo Subianto yang belum mau mengakui kemenangan Joko Widodo dikritik. Apalagi Prabowo ingin mempertimbangkan adanya upaya hukum lain di luar Mahkamah Konstitusi.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, apa yang dibuat oleh Prabowo bisa membuat reputasinya rusak.

Mestinya, lanjut Wempy, momentum pembacaan putusan MK kemarin adalah waktu yang tepat bagi dia untuk dikenang sebagai seorang negarawan dimana menghormati keputusab tertinggi hukum kita dan tidak ada lagi upaya hukum lain.

"Dengan demikian dia pasti akan diterima oleh seluruh masyarakat, tidak saja oleh orang yang mendukung dia," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (28/6).

BACA JUGA: Prabowo Tegaskan Hormati Keputusan MK, Tapi Masih Cari Jalan Lain

Wempy menilai, siap yang ditunjukan oleh Prabowo sangatlah tidak biasa. Sebab pada pemilihan presiden 2014 yang lalu, ketika MK memutuskan sidang PHPU pilpres, seketika dia memberikan ucapan selamat kepada yang terpilih.

Namun berbeda dengan sengketa PHPU pilpres 2019 ini. Ini terjadi bisa saja karena mengerasnya kelompok yang tidak ingin Prabowo mengakui kekalahan. "Bahkan kalau kita menyimak selama pilpres, data-data yang diterima oleh Prabowo selalu invalid sehingga menimbulkan kontroversi di ruang publik berbulan-bulan," sebut Wempy.

Capres Prabowo bersama para pimpinan partai pengusung di Kertanegara beberapa waktu lalu (Antaranews)

Dari sidang putusan kemarin, Direktur Indo Polling Network ini menganggap, data-data kemenangan selama ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konkrit. "Bisa saja cenderung hoaks," jelas dia.

Wempy menambahkan, sebagai mantan prajurit, Prabowo harusnya gentle untuk menyatakan menerima kekalahan dan memberikan selamat kepada lawan politiknya. "Itu sebenarnya sikap khas dari Prabowo, bukan sikap yang seperti ditonjolkan saat ini," terang dia.

BACA JUGA: Jokowi: Tidak Ada Lagi 01 dan 02 yang Ada Hanyalah Persatuan Indonesia

Wempy mendesak, apapun sikap Prabowo, pemerintahan ini harus berjalan. Mau mengakui atau tidak kemenangan Jokowi-Maruf Amin, publik mendapatkan informasi valid dari proses persidangan PHPU pilpres di MK.

"Dengan demikian publik memberikan dukungan yang penuh terhadap capres yang terpilih," pungkas dia. (Knu)

#Prabowo-Sandiaga #Pengamat Politik #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Bagikan