Pengamat: Prabowo Rusak Reputasinya Sendiri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 Juni 2019
Pengamat: Prabowo Rusak Reputasinya Sendiri

Prabowo-Sandi. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sikap Prabowo Subianto yang belum mau mengakui kemenangan Joko Widodo dikritik. Apalagi Prabowo ingin mempertimbangkan adanya upaya hukum lain di luar Mahkamah Konstitusi.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, apa yang dibuat oleh Prabowo bisa membuat reputasinya rusak.

Mestinya, lanjut Wempy, momentum pembacaan putusan MK kemarin adalah waktu yang tepat bagi dia untuk dikenang sebagai seorang negarawan dimana menghormati keputusab tertinggi hukum kita dan tidak ada lagi upaya hukum lain.

"Dengan demikian dia pasti akan diterima oleh seluruh masyarakat, tidak saja oleh orang yang mendukung dia," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (28/6).

BACA JUGA: Prabowo Tegaskan Hormati Keputusan MK, Tapi Masih Cari Jalan Lain

Wempy menilai, siap yang ditunjukan oleh Prabowo sangatlah tidak biasa. Sebab pada pemilihan presiden 2014 yang lalu, ketika MK memutuskan sidang PHPU pilpres, seketika dia memberikan ucapan selamat kepada yang terpilih.

Namun berbeda dengan sengketa PHPU pilpres 2019 ini. Ini terjadi bisa saja karena mengerasnya kelompok yang tidak ingin Prabowo mengakui kekalahan. "Bahkan kalau kita menyimak selama pilpres, data-data yang diterima oleh Prabowo selalu invalid sehingga menimbulkan kontroversi di ruang publik berbulan-bulan," sebut Wempy.

Capres Prabowo bersama para pimpinan partai pengusung di Kertanegara beberapa waktu lalu (Antaranews)

Dari sidang putusan kemarin, Direktur Indo Polling Network ini menganggap, data-data kemenangan selama ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konkrit. "Bisa saja cenderung hoaks," jelas dia.

Wempy menambahkan, sebagai mantan prajurit, Prabowo harusnya gentle untuk menyatakan menerima kekalahan dan memberikan selamat kepada lawan politiknya. "Itu sebenarnya sikap khas dari Prabowo, bukan sikap yang seperti ditonjolkan saat ini," terang dia.

BACA JUGA: Jokowi: Tidak Ada Lagi 01 dan 02 yang Ada Hanyalah Persatuan Indonesia

Wempy mendesak, apapun sikap Prabowo, pemerintahan ini harus berjalan. Mau mengakui atau tidak kemenangan Jokowi-Maruf Amin, publik mendapatkan informasi valid dari proses persidangan PHPU pilpres di MK.

"Dengan demikian publik memberikan dukungan yang penuh terhadap capres yang terpilih," pungkas dia. (Knu)

#Prabowo-Sandiaga #Pengamat Politik #Pilpres 2019
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Indonesia
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Pengamat politik Jerry Massie menilai, kemenangan Trump akan menguntungkan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 November 2024
Donald Trump Menangi Pilpres AS, Pengamat: Indonesia Diprediksi Dapat Untung
Bagikan