Headline

Pengamat Politik Kritik Langkah Airlangga Ikut Pertemuan dengan Surya Paloh

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 27 Juli 2019
Pengamat Politik Kritik Langkah Airlangga Ikut Pertemuan dengan Surya Paloh

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Langkah Airlangga Hartarto membawa Golkar dalam pertemuan empat ketua umum partai politik di Kantor DPP Nasdem menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago justru dapat menurunkan daya tawar Golkar dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau itu pertemuan biasa tidak ada masalah. Namun, kalau pertemuan itu bicara soal bargaining, maka posisi tawar Airlangga bersama Golkar hilang," ujar Pangi dihubungi di Jakarta, Jumat (26/7).

Baca Juga: Jatah Menteri dari Golkar akan Dikurangi, PSI dan Demokrat Dapat Satu

Pernyataan Pangi itu terkait pertemuan empat ketua umum partai yakni Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di DPP Nasdem belum lama ini.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono (kanan) Foto: ANTARA

Lebih lanjut Pangi mengatakan pertemuan yang hanya dihadiri empat ketum parpol pengusung Jokowi itu bisa ditafsirkan macam-macam. Terlebih, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ataupun utusannya tidak hadir di sana.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu memandang alasan Megawati yang tidak dapat hadir karena sedang di luar Jakarta atau sibuk mempersiapkan Kongres PDIP, tidak masuk akal.

Dalam analisa Pangi, PDIP sejauh ini masih searah dengan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi Gerindra yakni sangat terbuka menerima Gerindra untuk masuk barisan koalisi pendukung pemerintahan.

Baca Juga: Golkar Minta Tambah Jatah Kursi Menteri

Dari hal tersebut, Pangi sebagaimana dilansir Antara menganalisa bahwa pertemuan empat ketum partai sebagai bentuk manuver politik untuk menolak bergabungnya Gerindra dalam koalisi.

Dia mengatakan sejatinya dari keempat partai itu, Golkar memiliki daya tawar besar dalam kabinet ke depan. Dengan keikutsertaan Golkar dalam pertemuan empat ketum parpol tersebut, Pangi menilai posisi tawar Golkar bisa menjadi turun.(*)

Baca Juga: Mulai Digoyang, Pengamat Nilai Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar Kurang Mengakar

#Pengamat Politik #Airlangga Hartarto #Partai Golkar #Surya Paloh
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Bagikan