Pengamat Politik dan HAM: Kunjungan Raja Salman Perlu Bahas PRT

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2017
Pengamat Politik dan HAM: Kunjungan Raja Salman Perlu Bahas PRT

Presiden Jokowi saat menerima King Abdulaziz Medal dari Raja Salman.(setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Analis politik dan HAM dari Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga berpendapat, pemerintah perlu membuka perbincangan tentang penerimaan pekerja rumah tangga (PRT) ketika Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud berkunjung ke Indonesia.

"Kami menyarankan juga pemerintah melobi agar perlindungan akan tindak kekerasan terhadap PRT asal Indonesia ditingkatkan," kata Andy melalui siaran pers yang diterima di Jakarta.

Ia menjelaskan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia perlu dimanfaatkan mengingat Arab Saudi adalah salah satu negara penerima PRT asal Indonesia terbesar.

Selain rencana investasi di Indonesia, kata Andy, kunjungan Raja Salman tersebut juga penting untuk disisipi perihal posisi pemerintah dalam upaya perlindungan HAM para PRT asal Indonesia.

"Terutama perlindungan dari tindak kekerasan dan pembayaran upah sesuai dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO)," ucap dia.

Raja Salman diagendakan berada di Indonesia pada 1-9 Maret 2017, dengan kegiatan kenegaraan dilaksanakan pada 1-3 Maret 2017 dan sisanya akan dimanfaatkan untuk mengunjungi Bali.

Kunjungan tersebut juga dinilai bersejarah mengingat kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia pada 1970.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman akan membawa rombongan sekitar 1.500 orang, di antaranya 10 menteri dan 25 pangeran.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan mengatakan kunjungan Raja Salman akan membahas lima kesepakatan kerja sama, yaitu promosi bidang seni dan warisan budaya, pertukaran ahli termasuk kesehatan haji dan umrah, promosi Islam modern melalui dakwah dan pertukaran ulama, peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Saudi serta pemberantasan kejahatan lintas batas.

Kerja sama ekonomi lainnya yang akan dibahas antara lain pembangunan kilang minyak di Cilacap yang merupakan hasil kerja sama Pertamina dan Saudi Arabian Oil Company dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar AS.

Berita terkait kunjungan Raja Salman ke Indonesia baca juga di: Ini Aktivitas Raja Salman bersama Para Pangeran di Istana Bogor

Sumber: ANTARA
#Raja Salman #Pengamat Politik #Tenaga Kerja Wanita #Tenaga Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Pelamar Program Magang Nasional Tembus 156 Ribu, Kuota November Naik 4 Kali Lipat
Total posisi yang ditawarkan untuk Program Magang tahap pertama pada Oktober 2025 ini hanya 26.181 lowongan yang disediakan oleh 1.666 perusahaan.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Pelamar Program Magang Nasional Tembus 156 Ribu, Kuota November Naik 4 Kali Lipat
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Pemerintah Buka Pendaftaran Magang Bergaji Rp 3,3 Juta Mulai 15 Oktober, Daftar Lewat SIAPkerja
Program Magang Nasional Fresh Graduate 2025 ini merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemerintah Buka Pendaftaran Magang Bergaji Rp 3,3 Juta Mulai 15 Oktober, Daftar Lewat SIAPkerja
Indonesia
Ada Perjanjian IEU-CEPA, Anak Muda Indonesia Berpeluang Besar Kerja di Uni Eropa
Pemerintah bisa membantu dari sisi pelatihan untuk calon pekerja migran, mulai dari belajar bahasa asing gratis, hingga peningkatan kemampuan di bidang tenaga kesehatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Ada Perjanjian IEU-CEPA, Anak Muda Indonesia Berpeluang Besar Kerja di Uni Eropa
Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan