Pengamat Politik dan HAM: Kunjungan Raja Salman Perlu Bahas PRT

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2017
Pengamat Politik dan HAM: Kunjungan Raja Salman Perlu Bahas PRT

Presiden Jokowi saat menerima King Abdulaziz Medal dari Raja Salman.(setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Analis politik dan HAM dari Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga berpendapat, pemerintah perlu membuka perbincangan tentang penerimaan pekerja rumah tangga (PRT) ketika Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud berkunjung ke Indonesia.

"Kami menyarankan juga pemerintah melobi agar perlindungan akan tindak kekerasan terhadap PRT asal Indonesia ditingkatkan," kata Andy melalui siaran pers yang diterima di Jakarta.

Ia menjelaskan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia perlu dimanfaatkan mengingat Arab Saudi adalah salah satu negara penerima PRT asal Indonesia terbesar.

Selain rencana investasi di Indonesia, kata Andy, kunjungan Raja Salman tersebut juga penting untuk disisipi perihal posisi pemerintah dalam upaya perlindungan HAM para PRT asal Indonesia.

"Terutama perlindungan dari tindak kekerasan dan pembayaran upah sesuai dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO)," ucap dia.

Raja Salman diagendakan berada di Indonesia pada 1-9 Maret 2017, dengan kegiatan kenegaraan dilaksanakan pada 1-3 Maret 2017 dan sisanya akan dimanfaatkan untuk mengunjungi Bali.

Kunjungan tersebut juga dinilai bersejarah mengingat kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia pada 1970.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman akan membawa rombongan sekitar 1.500 orang, di antaranya 10 menteri dan 25 pangeran.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan mengatakan kunjungan Raja Salman akan membahas lima kesepakatan kerja sama, yaitu promosi bidang seni dan warisan budaya, pertukaran ahli termasuk kesehatan haji dan umrah, promosi Islam modern melalui dakwah dan pertukaran ulama, peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Saudi serta pemberantasan kejahatan lintas batas.

Kerja sama ekonomi lainnya yang akan dibahas antara lain pembangunan kilang minyak di Cilacap yang merupakan hasil kerja sama Pertamina dan Saudi Arabian Oil Company dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar AS.

Berita terkait kunjungan Raja Salman ke Indonesia baca juga di: Ini Aktivitas Raja Salman bersama Para Pangeran di Istana Bogor

Sumber: ANTARA
#Raja Salman #Pengamat Politik #Tenaga Kerja Wanita #Tenaga Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Pendaftaran berlangsung mulai Kamis (4/12) hingga Minggu (7/12/2025) secara daring dan hanya bisa melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Program Magang Nasional Batch III Lulusan S1 Dibuka Cuma 4 Hari, Daftar Harus Lewat Sini!
Dunia
Kebakaran Hong Kong, Pekerja ART Migran yang Jadi Korban Terjebak dalam Ketidakpastian dan kini Butuh Dukungan
Hong Kong sendiri merupakan rumah bagi hampir 370 ribu pekerja rumah tangga migran, sebagian besar perempuan dari Filipina dan Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
Kebakaran Hong Kong, Pekerja ART Migran yang Jadi Korban Terjebak dalam Ketidakpastian dan kini Butuh Dukungan
Indonesia
PHK di Industri Pertambangan dan Perdagangan Sumbang Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta realestat.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
PHK di Industri Pertambangan dan Perdagangan Sumbang Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Indonesia
Data Terbaru BPS Ungkap Mayoritas Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia hanya Lulusan SD
Pendidikan rendah masih mendominasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Data Terbaru BPS Ungkap Mayoritas Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia hanya Lulusan SD
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan