Pengamat: Pilpres 2024 Hanya Diikuti Tiga Poros

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 September 2023
Pengamat: Pilpres 2024 Hanya Diikuti Tiga Poros

Bacapres Anies Baswedan saat memberikan pidato sambutan dalam Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Kota Surabaya, Jawa Barat, Sabtu (2/9). ANTARA/Moch Asim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat telah memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) lantaran koalisi tersebut mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Partai Demokrat kini tengah berupaya membentuk koalisi baru bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca Juga

Gerindra Gencarkan Lobi Demokrat setelah Tinggalkan Anies Baswedan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kontestasi Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh tiga poros yakni koalisi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Secara umum masih akan bertahan di tiga poros, meskipun Demokrat masih mungkin lakukan upaya bentuk koalisi baru, tetapi mitra potensial Demokrat sejauh ini hanya PKS dan PPP,” kata Dedi kepada awak media, Senin (4/9).

Baca Juga

PKS Harap Demokrat Bakal Kembali Dukung Anies

Menurut Dedi, upaya pembentukan poros baru yang diisi Partai Demokrat, PKS dan PPP untuk mengusung Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sulit terealisasi.

Terlebih, lanjut Dedi, bila PKS yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu tidak berkenan bergabung ke dalam poros koalisi baru bersama PPP dan Partai Demokrat.

“Itu dengan asumsi jika PKS berkenan, karena tidak akan berbeda bagi PKS antara berada di kubu Anies atau AHY. Bahkan, PKS lebih solid jika berada di Anies,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Gencarkan Komunikasi dengan Demokrat Pasca Cak Imin Jadi Cawapres Anies

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan