Pengamat: Perppu Ormas Tidak Menyasar Kelompok Islam

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 23 Juli 2017
Pengamat: Perppu Ormas Tidak Menyasar Kelompok Islam

Pengurus beraktivitas di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas) tidak menyasar kepada kelompok Islam.

"Perppu ormas tidak dihadapkan dengan agama tertentu, apalagi Islam," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Perppu Ormas Untuk Semua' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).

Boni Hargens menuturkan, bahwa kelompok Islam memiliki peran yang fundamental dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa Perrpu tersebut tidak akan menyasar kepada kelompok Islam.

"Islam merupakan elemen yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa. Karena itu dari surau, kita merdeka. Jadi pemerintah tidak berhadapan dengan agama," ucapnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini meyakini, sebelum menerbitkan Perppu ormas dan membubarkan HTI pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam.

"HTI yang secara filosofi bertentangan dengan pancasila. Itu kenapa perppu menyasar HTI," tegasnya.

Tak hanya HTI, Boni juga meminta organisasi lain perlu dibubarkan pasca terbitnya Perppu Ormas. Adapun organisasi yang dimaksud yakni Sekte Yehovah.

Menurut dia, organisasi tersebut tidak diakui oleh persekutuan Gereja Protestan maupun persekutuan Gereja Katolik di Indonesia. Namun sekte ini ada dan berkembang pesat.

"Di Rusia ini sudah menyatakan itu organisasi ekstrim. Berbahaya. Orang sudah beragama tidak bisa dihasut berpindah agama. Tindakan ini, ormas yang anti Pancasila," tandasnya.

"Meskipun bukan ormas radikal. Mereka menuduh kita yang berbeda dengan mereka adalah kafir," pungkas Boni Hargens.(Pon)

#Boni Hargens #Pengamat Politik #Perppu Ormas #Ormas Radikal #Bubarkan HTI #HTI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Rawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Boni menilai saat ini Tanah Air masih berada dalam gejolak yang panjang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
Rawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Bagikan