Pengamat: Pemilu 2019 Jadi Pemilu yang Paling Mematikan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 23 April 2019
Pengamat: Pemilu 2019 Jadi Pemilu yang Paling Mematikan

Ilustrasi Surat Suara untuk DPR di Pemilu 2019 (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lamanya proses persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 membuat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kewalahan. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang meninggal dunia.

Dari data terakhir yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 91 petugas gugur dan 374 orang jatuh sakit. Melihat hal itu, Pengamat politik, Wempy Hadir menyebut pemilu kali ini sebagai pemilu yang mematikan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar para eksekutif dan legislatif untuk menimbang kembali pengadaan pilpres dan pileg secara serentak.

Wempy Hadir. (Foto/wempyhadir.wordpress.com)
Wempy Hadir. (Foto/wempyhadir.wordpress.com)

"Sebab jumlah korban jiwa tentu tidak bisa kita bandingkan dengan materi. Nyawa manusia merupakan di atas segalanya," kata Wempy kepada Merahputih.com, Senin (22/4).

Direktur Indo Polling Network ini menambahka, pelaksanaan pileg dan pilpres serentak sangat perlu dilakukan evaluasi sehingga pada pemilu yang akan datang tidak terjadi korban jiwa lagi.

"Misalnya pemilu presiden di dahulukan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan legislatif. Dengan demikian kita bisa mencegah terjadinya korban jiwa," jelasnya.

Wempy berharap, secepatnya agar anggota DPR RI dan Presiden yang terpilih segera memikirkan perubahan terkait penyelenggaraan pemilu serentak atau revisi undang-undang pemilu.

"Kita jangan hanya mengejar agar biaya pemilu lebih efisien, tapi yang paling penting adalah kita menjaga nyawa setiap penyelenggara pemilu," paparnya.

Presiden petahana, Joko Widodo, lanjut Wempy mesti segera menyampaikan kepada publik bahwa akan diberikan santunan kepada korban jiwa dan yang sedang dirawat akan dibebaskan biaya perawatan.

"Dengan demikian, publik merasa terbantu dengan perhatian dari pemerintah terhadap penyelenggara pemilu kita," ungkap Wempy. (Knu)

Baca Juga: Bahas Nasib KPPS, KPU Akan Gelar Pertemuan dengan Kemenkeu

#Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan