Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Perumda Pasar Jaya tidak mampu menyiapkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako senilai Rp149.500 bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB akibat pandemi corona.
Pasalnya, lanjut Trubus, masih banyak kendala dalam menyiapkan bansos dan pendistribusian pada penyaluran fase I. Harusnya, Jakarta sebagai ibu kota negara dengan anggaran besar dan infrastruktur yang baik bisa meminimalisir masalah tersebut.
Baca Juga:
Masyarakat Tidak Disiplin, Agustus Kehidupan Belum Bisa Berjalan Normal
"Soal sembako ini, Pasar Jaya keteteran dalam menyiapkannya. Sehingga kualitas barang yang dibagikan itu juga tidak memenuhi standar, seadanya. Seperti Pak Gubernur katakan, akan ada daging dan ayam, ternyata hanya sarden. Jadi, ini harus dievaluasi sesegera mungkin," kata Trubus di Jakarta, Selasa (5/5).
Ia juga berpendapat bahwa pemberian bansos dalam bentuk sembako ini rawan penyimpangan. Contohnya selain data penerima bansos yang berantakan, penyaluran sembako itu pun sering diselewengkan oleh oknum RT/RW dan diutamakan orang terdekat.
"Kalau penerima bantuannya ditambah sampai 2 juta KK, Pasar Jaya tidak akan mampu memenuhinya. Ada keterbatasan infrastruktur, logistik dan sumber daya," terang dia.
Ia pun mengusulkan agar pendistribusian bantuan selama PSBB ini diberikan secara Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau uang tunai.
"Bansos itu diberikan secara tunai saja. By name by adress. Kalau pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta, diberikan dengan pola khusus," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar pemberian bansos berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian uang tunai.
Baca Juga:
Pelarangan Mudik Picu Potensi 'Main Mata' Antara Petugas dan Pemudik
Mujiyono menjelaskan, alasan pihaknya mengusulakan bantuan lanhsung tinai lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.
Contoh molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.
"Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5). (Knu)
Baca Juga:
