Pengamat Pariwisata: Pemerintah Harus Kreatif
Warga menuruni tangga ketika berada di Istana Ratu Boko, Yogyakarta, Rabu (11/11). ( ANTARA FOTO/Saptono)
MerahPutih Peristiwa - Pengamat Pariwisata Condroyono menegaskan bahwa kemajuan pariwisata belum seutuhnya ditanggungjawabi oleh pemerintah. Pasalnya, sejauh ini pihak swasta lebih berperan dalam mendongkrak pariwisata Indonesia.
Padahal, pariwisata di suatu daerah bukan semata tanggung jawab pihak swasta. Pemerintah ikut bertanggung jawab atas naik-turunnya dunia periwisata. Menurut Condroyono, hal itu juga tampak bagi Yogyakarta.
"Pemerintah harus kreatif mengadakan event. Juga melihat potensi di Yogyakarta. Bagaimana menyikapi potensi-potensi yang ada juga," paparnya saat diskusi bersama wartawan di DPRD DI Yogyakarta, Kamis (19/11).
Guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Condroyono berharap pemerintah mampu menarik kunjungan wisatawan asing setinggi-tingginya.
"Ini juga tantangan, bagaimana Yogyakarta terkenal akan pusat budaya Jawa, yang mampu membuat daya tarik," imbuhnya.
Selain Condroyono, diskusi dihadiri Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Yogyakarta Imam Pratanadi, staf anggota dewan, dan para wartawan. (fre)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
MBG Jadi 'Senjata Rahasia' Pemerintah untuk Tarik Wisatawan, Sampai Bikin Dunia Kagum dan Geleng-Geleng Kepala
DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa
Menelusuri Jakarta Premium Outlets, Ruang Belanja Baru yang Mengusung Keberlanjutan dan Inklusi
4 Pariwisata Bahari di Pulau Enggano, Wajib Masuk Bucket List Traveling
Perang Timur Tengah Meledak, Indonesia Justru Panen Turis? Begini Strategi Kemenparekraf
12 Destinasi di Jakarta Pilihan Kemenparekraf untuk Libur Sekolah Juni-Juli 2025, Anak Auto Cerdas dan Happy!
Polemik Tambang Tak Goyahkan Raja Ampat, Pariwisata Tetap Aman dan Berkelas Dunia
Industri Hotel Merana di Libur Panjang, DPR Ingin Pemerintah Lakukan Hal Ini