Pengamat Nilai Tragedi Kematian Affan Kurniawan Sebagai Gejala dari Manajemen Anggaran Polisi yang Tak Sehat

Merahputih.com - Kemarahan publik kembali melanda institusi kepolisian menyusul insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring setelah dilindas mobil taktis Brimob Polda Metro Jaya, Kamis (28/8).

Menurut pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, insiden ini lebih dari sekadar kecelakaan.

"Tapi (ini adalah) gejala dari kombinasi kelalaian prosedural, kultur kekerasan, dan tata kelola anggaran yang menyimpang," ujar Achmad, Sabtu (30/8).

Baca juga:

Jerome Polin Bongkar Praktik Buzzer Berbayar Fantastis dan Misi Rahasia untuk Redam Demo Tunjangan DPR 2025

Peristiwa ini jadi ironi besar di tengah anggaran Polri yang terus meningkat, tetapi kualitas pelayanan publik dan standar keamanan dalam menangani aksi malah menurun.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, anggaran Polri naik signifikan dari Rp102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp145,6 triliun pada 2026.

Achmad menganalogikan situasi ini seperti 'rumah mewah dengan atap bocor'. Institusi kepolisian terlihat berinvestasi besar pada teknologi canggih dan kendaraan lapis baja, namun gagal dalam menyusun prosedur pengamanan yang memadai.

"Anggaran besar yang tak terarah hanya memperbesar potensi penyimpangan dan memperparah ketidakpercayaan publik," jelas dia.

Daripada mengalokasikan dana untuk robot mahal atau kendaraan taktis, Achmad berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan anggota, pelatihan, kesehatan mental, dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga:

Beredar Foto Sosok Mirip Ahmad Sahroni Pergi ke Singapura Setelah Dicopot Jadi Pimpinan Komisi III DPR

Data realisasi anggaran 2025 menunjukkan bahwa belanja personel hanya Rp35,9 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan belanja modal yang mencapai Rp20 triliun. Keseimbangan ini harus diperbaiki, dengan menempatkan investasi terbesar pada sumber daya manusia, bukan hanya peralatan.

Selain itu, Achmad menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan prosedur operasi standar (SOP). Ia mengusulkan agar aktivis, akademisi, dan perwakilan komunitas korban dilibatkan dalam merumuskan pedoman pengamanan aksi.

Hal ini diharapkan bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

"Keterlibatan ini mencegah terulangnya tragedi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap Polri," jelas dia. (Knu)