Pilpres 2019

Pengamat Nilai Amien Rais Intimidasi Arah Dukungan Politik Muhammadiyah

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 November 2018
Pengamat Nilai Amien Rais Intimidasi Arah Dukungan Politik Muhammadiyah

Amien Rais memberikan pernyataan sikap kepada wartawan di kediamannya, Sleman (ANTARA FOTO/Regina Safri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika Muhammadiyah tidak bersikap di Pilpres 2019 sebagai suatu pernyataan yang melecehkan Muhammadiyah.

Selain itu, kata Ramses pernyataan tersebut seolah hendak menyeret organisasi Muhammadiyah dalam panggung politik sehingga terkesan menjadi tidak etis.

"Pernyataan Amien Rais itu saya nilai melecehkan organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang dihargai masyarakat. Selain itu pernyataan itu kurang etis apalagi berusaha menyeret organisasi itu ke panggung politik," kata Ramses di Jakarta, Kamis (22/11).

Amien Rais lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini tidak punya hak untuk meminta organisasi Muhammadiyah tersebut menentukan sikap politiknya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Foto: Suara Muhammadiyah)

"Saya kira Amien Rais tidak ada hak minta organisasi sosial keagamaan untuk menentukan sikap politik dalam pilpres," ucapnya.

Menurut mantan jurnalis ini, pernyataan Amien Rais bisa juga dinilai sebagai bentuk intimidasi halus untuk mengarahkan dukungan politik Muhammadiyah mesekipun Muhammadiyah sudah tegas akan mengambil posisi netral.

"Bisa juga publik membaca ini bentuk intimidasi politik halus Amien Rais untuk arahkan dukungan politik Muhammadiyah walaupun Muhammadiyah sendiri sudah tegas netral," ujar Ramses.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika Muhammadiyah tidak bersikap di Pilpres 2019. Pernyataan Amien itu dinilai bertentangan dengan khitah Muhammadiyah.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastiyo mengatakan, pernyataan Amien bertentangan dengan semangat khitah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.

"Ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," ujar Najih, Rabu (21/11).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PDIP: Penunjukan Andika Perkasa Sebagai KSAD Keputusan yang Tepat, Ini Dasarnya

#Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Amien Rais #Haedar Nashir #Muhammadiyah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Tekno
Apa Itu ChatHPT Muhammadiyah? Ini Fungsi, Cara Kerja, dan Cara Mengaksesnya
Muhammadiyah meluncurkan ChatHPT, asisten AI untuk mencari putusan dan fatwa Tarjih. Simak fungsi, cara kerja, batas kewenangan, dan cara mengaksesnya.
ImanK - Kamis, 05 November 2026
Apa Itu ChatHPT Muhammadiyah? Ini Fungsi, Cara Kerja, dan Cara Mengaksesnya
Indonesia
Karhutla Terus Berulang, Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah soal Keselamatan Rakyat
Muhammadiyah meminta tindakan nyata untuk menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan, mengevaluasi kebijakan, serta melindungi masyarakat dan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Karhutla Terus Berulang, Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah soal Keselamatan Rakyat
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah, Ketum Muhammadiyah Berpesan Jaga Komitmen Nilai Muhammadiyah
Meminta seluruh peserta Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai dasar Muhammadiyah.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah, Ketum Muhammadiyah Berpesan Jaga Komitmen Nilai Muhammadiyah
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Bagikan