Pengamat Nilai Amien Rais Intimidasi Arah Dukungan Politik Muhammadiyah

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika Muhammadiyah tidak bersikap di Pilpres 2019 sebagai suatu pernyataan yang melecehkan Muhammadiyah.

Selain itu, kata Ramses pernyataan tersebut seolah hendak menyeret organisasi Muhammadiyah dalam panggung politik sehingga terkesan menjadi tidak etis.

"Pernyataan Amien Rais itu saya nilai melecehkan organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang dihargai masyarakat. Selain itu pernyataan itu kurang etis apalagi berusaha menyeret organisasi itu ke panggung politik," kata Ramses di Jakarta, Kamis (22/11).

Amien Rais lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini tidak punya hak untuk meminta organisasi Muhammadiyah tersebut menentukan sikap politiknya.

"Saya kira Amien Rais tidak ada hak minta organisasi sosial keagamaan untuk menentukan sikap politik dalam pilpres," ucapnya.

Menurut mantan jurnalis ini, pernyataan Amien Rais bisa juga dinilai sebagai bentuk intimidasi halus untuk mengarahkan dukungan politik Muhammadiyah mesekipun Muhammadiyah sudah tegas akan mengambil posisi netral.

"Bisa juga publik membaca ini bentuk intimidasi politik halus Amien Rais untuk arahkan dukungan politik Muhammadiyah walaupun Muhammadiyah sendiri sudah tegas netral," ujar Ramses.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika Muhammadiyah tidak bersikap di Pilpres 2019. Pernyataan Amien itu dinilai bertentangan dengan khitah Muhammadiyah.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastiyo mengatakan, pernyataan Amien bertentangan dengan semangat khitah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.

"Ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," ujar Najih, Rabu (21/11).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PDIP: Penunjukan Andika Perkasa Sebagai KSAD Keputusan yang Tepat, Ini Dasarnya