Andika Pratama
MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 telah membawa banyak pengaruh dan perubahan terhadap pola kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan negara.
Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan masih adanya banyak benturan kebijakan di internal pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Misalnya soal jaringan pengaman sosial atau bansos, ternyata banyak masalah dalam distribusi yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga
Karyawan Bank DKI Kumpulkan Donasi Rp5 Miliar untuk Tangani COVID-19
Bahkan, ungkap Karyono, penyaluran bansos ini kerap ditunggangi kepentingan politik menjelang Pilkada, utamanya dilakukan oleh calon petahana.
"Di daerah banyak ditemukan bansos dibandrol foto calon kepala daerah yang akan maju pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon incumbent," ungkap Karyono kepada wartawan, Selasa (19/5).
Ia pun mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas. Demikian juga Bawaslu harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk capital politik.
"Bansos ini harus steril dari kepentingan politik. Belum lagi masalah dalam program kartu pra-kerja yang ditengarai ada kongkalikong," jelas Karyono.
Oleh sebab itu, Karyono menilai KPK perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan.
"Kita dukung KPK tegas bahkan hukuman mati bagi penyelewengan dana bansos. Sebab azasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu support KPK untuk masuk," paparnya.
Problem lainnya, lanjut Karyono, adalah soal kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Peraturan yang dibuat parsial, sering kali membuat para elit pemerintah saling silang pendapat dan berbeda dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga
Perusahaan Tidak Boleh Sembarangan PHK Karyawan dengan Alasan Terdampak COVID-19
"Maka terjadi blunder, misalnya kenaikan iuran BPJS di tengah kesulitan masyarakat menghadapi wabah COVID-19," ucapnya.
Menurut Karyono, program penanggulangan pandemi COVID-19 malah dijadikan panggung politik para elit. Dan celakanya, yang memanfaatkan ini bukan hanya lawan politik pemerintah tapi juga kawan politiknya.
"Misalnya Golkar yang elitnya mengkritik kebijakan pemerintah padahal kemenko perekonomian dijabat Ketua Umum Golkar. Demikian juga PDIP, kadernya mengkritisi kartu pra-kerja dan kebijakan soal BPJS," ungkap Karyono.
Alih-alih fokus menangani COVID-19, hal ini justru membuat pemerintah tersandera kepentingan politik di tengah pandemi virus corona.
Karyono menyebut ada empat hal yang harus digarisbawahi dan perlu dilakukan di saat pandemi COVID-19. Pertama, perkuat gotong royong. Semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi COVID-19.
Baca Juga
Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman COVID-19.
Dan keempat, harus ada ketegasan hukum dan peraturan yang jelas dalam penanganan COVID-19. Aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih. (Knu)
