Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik Arif Susanto mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tak berani bertindak menyusul pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Arief, indikasi adanya pelemahan terhadap KPK terlibat dari upaya revisi UU KPK dan terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua.
Baca Juga
"KPK akan menjadi pertaruhan penting bagi Presiden, di mana dia memposisikan dirinya, apakah dia bersama koruptor yang sudah mengakuisisi DPR, atau dia bersama kita semua untuk menolak menjadi tawanan para koruptor,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/9).
Arief memandang Jokowi tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Dia menjelaskan bahwa sejak 2015 sampai hari ini, sudah empat kali usaha revisi UU KPK, dan motornya adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Kedua partai itu adalah pengusung Jokowi dan pemilik suara terbanyak di DPR.
Baca Juga
Alexander Marwata Bantah KPK Tolak Firli Bahuri Sebagai Pimpinan
“Kalau Jokowi petugas partai, Jokowi akan tersandera oleh tugas melakukan revisi UU KPK,” ujarnya.
Menurut dia, DPR adalah partner terbaik untuk menyandera negara. Maka itu, terciptalah persekongkolan tersebut.
“Jadi kalau presiden ingin menyandera negara, tidak ada partner lebih baik dari DPR. Sekarang, apakah jokowi akan menempatkan dirinya sebagai masalah di negara ini atau bagian dari solusi,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, Komisi III DPR sudah memilih lima pimpinan KPK baru. Kelima pimpinan lembaga antikorupsi tersebut adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pamolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar. (Knu)
