Pengamat: Jauh dari Nawacita Dimana Wibawa Presiden Indonesia?

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 November 2015
Pengamat: Jauh dari Nawacita  Dimana Wibawa Presiden Indonesia?

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), berjalan usai membuka Munas V APPSI (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Kegaduhan politik di republik ini dinilai Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana sebagai dampak dari ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap modal asing. Secara tegas Tjipta mengungkapkan jika sikap politik luar negeri yang dibangun Jokowi-JK mencerminkan hal tersebut.

"Saya dulu coblos Jokowi tapi kita kecewa. Soal kemandirian ekonomi. Jangan munafiklah. Ketergantungan kita pada asing makin tinggi saat Jokowi sudah memimpin," kata Tjipta dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (29/11).

Banyak kejadian yang dilihat Tjipta sebagai cerminan ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap modal asing, sebut saja kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dengan program kereta cepat bekerjasama dengan Cina. Kemudian keputusan Presiden Jokowi masuk dalam Trans-Pacific Partnership dalam pertemunanya dengan Presiden AS Barack Obama.

"Ibaratnya kereta api pemerintahan ini melajunya makin jauh dari Trisakti bohong kalau makin dekat dengan Trisakti, makin jauh. Saya semakin heran dengan sikap Presidn Jokowi yang tidak sejalan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati dalam pidatonya selalu menegaskan konsep Trisakti dan Nawacita. Saya pernah bisiki Rieke Diah Pitaloka. Bicaralah dengan Mega. Minta dia ingatkan Jokowi lagi. Ini makin jauh. Tolong jangan gaduh, dimana wibawa presiden Indonesia," jelasnya.(aka)

BACA JUGA:

  1. Pergantian MKD Bagian dari Politik Pencitraan
  2. Semua Ikut Bermain, Pengamat Ragukan Integritas MKD
  3. Direktur Energy Watch: Jangan Sampai MKD Permaikan Rasa Keadilan Masyarakat
  4. Punya Bukti Kuat, Sudirman Said Siap Buka-Bukaan di Depan MKD
  5. Rotasi Pimpinan MKD Diharap Bangun Marwah Antisuap
#Pemerintahan Jokowi-JK #Tjipta Lesmana #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Nawa Cita
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan