Pengamat Desak Andi Arief Buktikan Cicitannya tentang Tujuh Kontainer Surat Suara

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 04 Januari 2019
Pengamat Desak Andi Arief Buktikan Cicitannya tentang Tujuh Kontainer Surat Suara

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Andi Arief. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief harus membuktikan cuitannya di media sosial tentang dugaan adanya tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos kepada publik.

"Isu yang diembuskan Andi Arief perlu dibongkar dan diusut tuntas agar persoalannya terang benderang," kata Karyono di Jakarta, Jumat (4/1).

Karena itu, kata Karyono, Andi Arief perlu dimintai keterangan untuk menjelaskan cuitannya, dan perlu mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

"Andi perlu membuktikan ucapannya di hadapan publik dan depan hukum. Publik perlu pembuktian agar pernyataan Andi tidak menimbulkan fitnah. Jika Andi bisa membuktikan ucapannya, maka kasus ini harus segera ditindak karena ini merupakan kejahatan pemilu terbesar," kata Karyono.

Ilustrasi hoax. (Foto: net)
Ilustrasi hoax. (Foto: net)

Sebaliknya, tambah dia, jika tidak bisa membuktikan, maka Andi akan dicap sebagai penebar berita bohong (hoaks) dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Diketahui sebelumnya, polemik bermula ketika terdapat kabar ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos diduga dari China dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Isu surat suara yang sudah dicoblos pertama kali muncul pada Rabu (2/1). Kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp.

Kabar dan rekaman tersebut juga diterima para Komisioner KPU dan diyakini kabar tersebut adalah hoaks. Munculnya informasi itu juga langsung ditanggapi serius.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung meminta Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyo segera mengusut kabar hoaks tujuh kontainer surat suara telah dicoblos tersebut.

Sementara itu, Arief Sulistyo menegaskan akan mengusut kabar hoaks ini. Bareskrim Polri akan memanggil seluruh saksi, termasuk politikus Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief lewat akun Twitter-nya mengingatkan soal kabar adanya tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Prioksurat suara telah dicoblos pada Rabu (2/1) malam.

"Mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar," kata Andi Arief dalam cuitannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan kasus kabar bohong soal tujuh kontainer surat suara itu ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (3/1).

Dua lembaga tersebut meminta Polri menindaklanjuti dan menangkap orang yang menyebarkan kabar bohong tentang tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok.

#Andi Arief #Partai Demokrat #Pengamat Politik #Penyebar Hoaks
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang Kalau Mau Ekonomi Maju
Faktanya judul asli artikel itu adalah “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8?.
Wisnu Cipto - Senin, 06 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang Kalau Mau Ekonomi Maju
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ojol Dilarang Beli Pertalite
Saat itu, memang sempat muncul wacana ojol dilarang beli Pertalite karena dianggap sebagai usaha pribadi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ojol Dilarang Beli Pertalite
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Gatot Nurmantyo dan Rocky Gerung Jadi Menteri
Informasi diunggah akun TikTok “gokongktb234”. Hingga Senin (29/9) unggahan tersebut menuai 50.000-an tanda suka dan 7.000-an komentar.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Gatot Nurmantyo dan Rocky Gerung Jadi Menteri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru Pertamina: Mobil Cuma Boleh Isi Bensin 7 Hari Sekali, Motor 4 Hari
SPBU pertamina tidak mau melayani kendaraan yang mati pajak dan surat kosong.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru Pertamina: Mobil Cuma Boleh Isi Bensin 7 Hari Sekali, Motor 4 Hari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan