Pengamanan Berlapis Debat Cawapres, Lebih dari 2 Ribu Personel Diturunkan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 21 Januari 2024
Pengamanan Berlapis Debat Cawapres, Lebih dari 2 Ribu Personel Diturunkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Debat Cawapres jilid kedua sudah di depan mata. Forum yang mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD ini akan berlangsung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1) malam.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa lebih dari 2 ribuan personel akan ditempatkan di beberapa ring pengamanan. Yakni di Ring 1 Area debat seperti ruang tunggu paslon, tamu VIP, dan undangan. Bahkan pengamanan juga diterapkan di seluruh penjuru Gelora Bung Karno.

Baca Juga:

Ikut Kampanye Ganjar-Mahfud di Bandung, Megawati Ingat Pesan Bung Karno

“Kemudian di Ring 2 di sekitar pintu masuk JCC, lobi, ruang media, dan area simpatisan non undangan, serta di Ring 3 sektor terluar pintu 5, 7, 8, 9, 10 hingga di kantong-kantong parkir,” kata Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

“Kami sudah menempatkan Personel di Ring 1, Ring 2 dan Ring 3 sektor terluar pintu keluar masuk ke kawasan GBK hingga di kantong kantong Parkir,” ujarnya.

Susatyo mengingatkan bahwa KPU sudah membuat tata tertib aturan main debat. Jumlah pendukung dibatasi sehingga hanya undangan yang bisa masuk.

“Untuk jumlah dari pendukung paslon juga sudah dibatasi, tata tertib sudah diatur oleh KPU, kami tinggal melaksanakan teknis pengamanannya,” tambah Kapolres.

Susatyo menuturkan, untuk arus lalu lintas masih normal, belum ada penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional.

“Nanti melihat dinamika situasi dilapangan, kami juga ingin masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar kawasan GBK tidak terganggu,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Gibran Bakal Sowan ke Rumah Prabowo Sebelum ke Lokasi Debat

#Pilpres #Pilpres 2024 #Debat Capres-cawapres #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Bagikan