Pemilu 2019

Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, KPU Undang 16 Parpol

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 30 Juni 2019
  Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, KPU Undang 16 Parpol

Komisioner KPU RI Ilham Saputra (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang 150 undangan untuk menghadiri acara penetapan presiden-wakil presiden terpilih 2019. Undangan tersebut terdiri dari masing-masing perwakilan partai politik dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor 01 dan 02.

‎"Total ada 150 (undangan), itu bisa dihitung jumlah pendukung paslon ada 20 masing-masing," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).

Ilham menyebut jumlah pendukung paslon yang diundang dibatasi hanya 20 orang. Menurut Ilham pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi ada perwakilan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan hadir dalam acara penetapan presiden-wapres hari ini.

"Saya sudah konfirmasi pendukung paslon 02 akan datang," imbuhnya.

Suasana di Kantor KPU Pusat
Suasana rapat komisioner KPU Pusat terkait Pemilu 2019 (Foto: antaranews)

Selain 16 parpol dan perwakilan pendukung paslon yang diundang, KPU juga meminta perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk hadir.

"Semua kita undang 16 partai kita undang, MK, MA, kita nanti akan kita serahkan BA (Berita Acara) yang sudah kita bacakan," pungkasnya.

BACA JUGA: Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Kediaman Prabowo Tampak Sepi

Jalan Depan KPU Ditutup Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, pasangan capres dan cawapres 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari pasangan Prabowo-Sandi. Dengan demikian, KPU akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019.(Pon)

#Komisi Pemilihan Umum #Pilpres 2019 #Pemilu 2019 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan