Penerimaan Sektor Pajak Tak Tercapai, Ini Penyebabnya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Penerimaan Sektor Pajak Tak Tercapai, Ini Penyebabnya

Apung Widadi dari Fitra membeberkan kegagalan kementerian keuangan dalam target penerimaan pajak (Foto: Twitter @ApungWidadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Dua bulan lagi tahun 2015 akan berakhir. Namun penerimaan pajak tahun 2015 masih jauh dari target.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerimaan oajak sampai 4 November 2015 hanya mencapau Rp774,5 triliun atau baru 59 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2014 sebesar Rp1.294,3 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan negara sektor pajak tak tercapai.

"Kemarin di APBNP 2015, itukan perubahannya pada bulan Februari 2015. Kemudian Mei baru cair uangnya, kemudian ke sektor usaha dan masyarakat ikut berdampak," tuturnya ditemui di Kedai Deli, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11).

"Karena terlambat cair akhirnya sektor ekonomi melemah, tidak bergairah, akhirnya target pendapatan dan sgala macem dan strategi pajak gagal dan berdampak skarang ini. Sepertu anggaran kementrian yang belum 100 persen terserap, bahakn baru 30-50 persen rata-ratanya," jelas Apung.

Apung menambahkan anggaran publik sangat berpengaruh terhadap belanja di masyarakat.Untuk itu kedepannya, diharapkan penetapan APBN-P bisa lebih cepat dilakukan.

"Akan sangat sulit kalau uang tidak berputar tapi ditarik, akan susah. Dan ini yang seharusnya perlu dievaluasi oleh Menteri Keuangan RI (Bambang Brodjonegoro). Sebab jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas," pungkasnya.(rfd)

Baca Juga:

  1. Menko Akui Penerimaan Pajak Belum Capai Target
  2. Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun
  3. Rendah, Kepatuhan Pajak BUMN
  4. Revaluasi Aset Tingkatkan Penerimaan Pajak
  5. Hilangkan Pajak Berganda, Menkeu Terbitkan PMK Minggu Depan

 

#Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito #Menteri Keuangan #Apung Widadi #Fitra #Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Pastikan Koperasi Merah Putih Bisa Layani Pinjol
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kopdes Merah Putih melayani pinjaman online untuk masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Pastikan Koperasi Merah Putih Bisa Layani Pinjol
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan menaikkan pajak. Hal itu tidak akan terjadi sebelum ekonomi tumbuh di atas 6 persen.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
Indonesia
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Indonesia bisa rugi Rp 70 triliun jika PPN turun satu persen.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Indonesia
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Menkeu Purbaya berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Indonesia
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Anggaran Jakarta 'Disunat' Rp 15 Triliun, Pramono Didesak Segera Nego Menteri Purbaya
Asumsinya, perubahan ini tidak hanya terjadi pada tahun 2026 saja, tetapi berpotensi untuk terjadi selama 5 tahun ke depan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Anggaran Jakarta 'Disunat' Rp 15 Triliun, Pramono Didesak Segera Nego Menteri Purbaya
Bagikan