Penerima WTP LKPP Tahun Anggaran 2014 Naik Signifikan


Menko Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)
MerahPutih Keuangan - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hari ini (2/10) gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Aula Dhanapala, Gedung Sutikno Slamet, Jakarta pusat. Selain itu, rapat juga dihadiri 150 bupati dan 50 walikota se-Indonesia, serta Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rakernas digelar pada pukul 10:00 WIB sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada Lembaga atau Kementerian terkait, serta 150 bupati dan 50 walikota yang daerahnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun anggaran 2014.
Pemberian penghargaan mengacu pada opini audit WTP dari BPK. Hal tersebut disampaikan Bambang Brodjonegoro dalam paparannya.
"Ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan dari tahun 2008. Untuk tema tahun ini mengangkat, implementasi akuntansi dan pelaporan Pemerintah berbasis akrual. Tena ini diangkat karena sesuai dengan komitmen kita yang kuat sehingga pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas. Sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang baik. Ini bagus untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah apalagi dalam kondisi ekonomi global yang kayak begini," ujarnya di Jakarta, Jumat, (2/10).
Bambang mengatakan penerima opini WTP pemerintah pusat untuk tahun ini semakin membaik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana jumlah LKPP WTP 2013 hanya berjumlah 62, saat ini menjadi sebanyak 80 LKPP.
"Dengan capaian WTP LKPP yang semakin baik dari 62 LKPP menjadi 80 LKPP," pungkasnya. (rfd)
Baca Juga:
Darmin Nasution Sebut Deflasi Bukan Tanda Ekonomi Membaik
Menteri Darmin: Harga Komoditas Anjlok, Kemiskinan Bertambah
Menteri Darmin Pastikan Presiden Segera Umumkan Paket Kebijakan II
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara

Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024

Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK

Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat

Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK

Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah

BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food

BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia

Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun

BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
