Penerima WTP LKPP Tahun Anggaran 2014 Naik Signifikan

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 02 Oktober 2015
Penerima WTP LKPP Tahun Anggaran 2014 Naik Signifikan

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hari ini (2/10) gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Aula Dhanapala, Gedung Sutikno Slamet, Jakarta pusat. Selain itu, rapat juga dihadiri 150 bupati dan 50 walikota se-Indonesia, serta Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rakernas digelar pada pukul 10:00 WIB sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada Lembaga atau Kementerian terkait, serta 150 bupati dan 50 walikota yang daerahnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun anggaran 2014.

Pemberian penghargaan mengacu pada opini audit WTP dari BPK. Hal tersebut disampaikan Bambang Brodjonegoro dalam paparannya.

"Ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan dari tahun 2008. Untuk tema tahun ini mengangkat, implementasi akuntansi dan pelaporan Pemerintah berbasis akrual. Tena ini diangkat karena sesuai dengan komitmen kita yang kuat sehingga pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas. Sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang baik. Ini bagus untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah apalagi dalam kondisi ekonomi global yang kayak begini," ujarnya di Jakarta, Jumat, (2/10).

Bambang mengatakan penerima opini WTP pemerintah pusat untuk tahun ini semakin membaik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana jumlah LKPP WTP 2013 hanya berjumlah 62, saat ini menjadi sebanyak 80 LKPP.

"Dengan capaian WTP LKPP yang semakin baik dari 62 LKPP menjadi 80 LKPP," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

Darmin Nasution Sebut Deflasi Bukan Tanda Ekonomi Membaik

Menteri Darmin: Harga Komoditas Anjlok, Kemiskinan Bertambah

Menteri Darmin Pastikan Presiden Segera Umumkan Paket Kebijakan II

#BPK #Bambang Brodjonegoro #Darmin Nasution
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Berita
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Oktober 2024
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Berita Foto
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Bagikan