Penelusuran Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM: 9 Calon Komisioner Terkait Kelompok Radikal

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 02 Juli 2017
Penelusuran Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM: 9 Calon Komisioner Terkait Kelompok Radikal

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto (Kanan). (Foto: MP/Fadli).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Koalisi Selamatkan Indonesia merilis sejumlah temuan rekam jejak 60 Calon Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Hasilnya, sebagian besar calon memiliki kompetensi tidak baik dan masih bermasalah dengan kehidupan pribadinya.

Ditemukan hanya sekitar 25 persen calon yang memiliki kompetensi layak dan separuhnya dinilai kurang. Bahkan, dari hasil penilaian terdapat calon yang terindikasi punya kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto mengungkapkan, dinilai dari segi independensi, ada sejumlah calon yang terindikasi memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal.

"Ada 9 orang calon komisioner memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," katanya kepada awak media.

Meski begitu, ia enggan menjelaskan siapa dan kelompok radikal mana saja yang berkaitan dengan calon komisioner tersebut. Dia hanya mengatakan, semoga penilaian kami menjadi pertimbangan Panitia Seleksi (Pansel) sebelum mengerucutkan calon menjadi 28 orang.

Selain itu, menurut data yang ditemukan ada 13 orang yang berafiliasi dengan parpol, 13 orang berafiliasi dengan korporasi.

Lebih lanjut, Totok mengungkap, dari segi integritas ditemukan ada sekitar 5 orang yang diduga bermasalah karena terkait masalah korupsi/gratifikasi.

"Sebagai lembaga yang independen, komisioner Komnas HAM harus kompeten dan memiliki kredibilitas dan integritas, jangan juga seperti memilih kucing dalam karung," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita terkait, berikut ini: Bakal Disambangi Obama, Rumah Pengusaha Ini Sepi Penjagaan

#Komnas HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM #Radikalisme
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Lifestyle
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Regulasi penggunaan sosial media pada anak di Indonesia belum seketat negara maju lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Indonesia
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Kekerasan yang perlu dicegah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
BNPT mengungkap 620 anak usia 11-18 tahun terpapar kekerasan dan radikalisme. 6 anak di Jakarta diarahkan menjalani rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Bagikan