Penelusuran Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM: 9 Calon Komisioner Terkait Kelompok Radikal

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 02 Juli 2017
Penelusuran Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM: 9 Calon Komisioner Terkait Kelompok Radikal

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto (Kanan). (Foto: MP/Fadli).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Koalisi Selamatkan Indonesia merilis sejumlah temuan rekam jejak 60 Calon Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Hasilnya, sebagian besar calon memiliki kompetensi tidak baik dan masih bermasalah dengan kehidupan pribadinya.

Ditemukan hanya sekitar 25 persen calon yang memiliki kompetensi layak dan separuhnya dinilai kurang. Bahkan, dari hasil penilaian terdapat calon yang terindikasi punya kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto mengungkapkan, dinilai dari segi independensi, ada sejumlah calon yang terindikasi memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal.

"Ada 9 orang calon komisioner memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," katanya kepada awak media.

Meski begitu, ia enggan menjelaskan siapa dan kelompok radikal mana saja yang berkaitan dengan calon komisioner tersebut. Dia hanya mengatakan, semoga penilaian kami menjadi pertimbangan Panitia Seleksi (Pansel) sebelum mengerucutkan calon menjadi 28 orang.

Selain itu, menurut data yang ditemukan ada 13 orang yang berafiliasi dengan parpol, 13 orang berafiliasi dengan korporasi.

Lebih lanjut, Totok mengungkap, dari segi integritas ditemukan ada sekitar 5 orang yang diduga bermasalah karena terkait masalah korupsi/gratifikasi.

"Sebagai lembaga yang independen, komisioner Komnas HAM harus kompeten dan memiliki kredibilitas dan integritas, jangan juga seperti memilih kucing dalam karung," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita terkait, berikut ini: Bakal Disambangi Obama, Rumah Pengusaha Ini Sepi Penjagaan

#Komnas HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM #Radikalisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Indonesia
Densus 88 Ungkap Pola Baru Terorisme Digital, Anak Muda Jadi Target Rentan
Kadensus 88 AT Polri mengungkap pola baru terorisme digital yang menyasar generasi muda melalui algoritma, komunitas virtual, dan kerentanan psikologis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Densus 88 Ungkap Pola Baru Terorisme Digital, Anak Muda Jadi Target Rentan
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Bagikan