Pendidikan Seni dan Budaya Masih Termarginalkan

Ana AmaliaAna Amalia - Jumat, 09 Desember 2016
Pendidikan Seni dan Budaya Masih Termarginalkan

Deskripsi : Melalui Subdit Pembinaan Tenaga Kesenian di Direktorat Kesenian mensosialisasikan program Seniman Masuk Sekolah (SMS) dan Seniman Mengajar (SM). (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Budaya - Kasubdit Pembinaan Tenaga Kesenian pada Direktorat Kesenian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Susiyanti, menyebut, pendidikan seni dan budaya di sekolah masih termarginalkan.

Hal ini disampaikan pada saat ia memberikan materi pada salah satu acara seminar tentang seni tradisonal yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang, di Gedung Cisadane, Jumat (9/12).

"Kami juga sangat prihatin, di sekolah seni dimarginalkan. Padahal, banyak siswa yang memiliki kompetensi di bidang seni, tapi ini gurunya tidak ada," ujar Susiyanti kepada merahputih.com.

Ia juga mengakui, hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari Kemendikbud sendiri, bagaimana agar bisa mendorong potensi-potensi seni yang dimiliki oleh para siswa ini bisa tersalurkan, dan dibangun serta terealisasi dengan baik. Melihat keprihatinan ini, menurut Susiyanti, sejak tahun 2015 lalu, pihaknya telah melaksanakan program Belajar Bersama Maestro (BBM).

"Kami berharap, melalui program BBM ini, bisa menjawab persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, tentang bagaimana memberikan pendidikan kesenian dengan SDM yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya," katanya.

Program BBM ini sendiri, kata Susiyanti, sudah berjalan di beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Kalimantan dan Bali.(Widi)

BACA JUGA:

  1. Kompetensi Guru Seni dan Budaya Sangat Minim
  2. Seni Ukir Pahat TMII Mendunia
  3. Seniman: Seni Ukir Pahat Relief Paling Sulit
  4. Eksistensi Seni Pahat Taman Mini Indonesia Indah
  5. Mengenal Kesenian Tradisional di Desa Seni TMII

 

#Guru #Disdikbud #Seni Dan Budaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
P2G menilai Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak di pendidikan maupun perdagangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Bagikan