MerahPutih.com - Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp 3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp 2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.
"Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran," ujarnya.
Dengan belanja Rp 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun. Dimana, belanja pendidikan Rp 724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.
Baca juga:
Prabowo Ingatkan Pejabat Hemat APBN 2025 dan Ingin Perangi Kebocoran di Semua Tingkat
Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp 218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp 71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.
Selain itu, beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp 3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun. Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp 919,9 triliun.
"Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).