Pendaftaran Seleksi Jabatan Sekda DKI Dibuka Online

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Desember 2022
Pendaftaran Seleksi Jabatan Sekda DKI Dibuka Online

Arsip - Deputi Gubernur DKI Marullah Matali (dua dari kanan) memberikan keterangan pers terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan pembukaan seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kosong ditinggal Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

Pendaftaran akan dibuka melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI.

"Sekretariat penyelenggaranya kan BKD. Nanti BKD yang jelaskan," ujar Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Rabu (14/12).

Baca Juga:

PSI Ingin Sosok Sekda Baru Seperti Marullah Matali

Adapun proses pendaftaran seleksi jabatan Sekda bakal dilakukan secara online. Pendaftaran lelang jabatan Sekda diberi kesempatan kepada PNS se-Indonesia, bukan hanya ASN DKI.

"Nanti BKD ya, kan ini online, bukan seperti kita buka loket gitu ya," urainya.

Mantan Wakil Kepala Dishub DKI ini mengajak, PNS seluruh Indonesia untuk mendaftar dalam pertarungan Sekda DKI.

"Jabatan tinggi madya seleksinya dibuka nasional ya," pungkasnya.

Untuk diketahui, pengisian posisi Sekda DKI harus melalui lelang jabatan secara terbuka, karena posisinya merupakan PNS Eselon 1 atau pimpinan madya.

"Itu intinya, itu prosedur rutin standar, di mana pun saya kira di pemerintahan melakukan hal yang sama," ucap Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Baca Juga:

Seleksi Sekda DKI Harus Transparan

Dalam proses lelang jabatan tersebut, nantinya akan ada panitia seleksi Sekda DKI. Panitia itu dibentuk oleh Pj Heru Budi Hartono melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Ditegaskan Soni, tim tersebut bukan dari orang Pemprov DKI.

"Kalau misal lima orang, ada unsur akademisi, ada unsur eselon satu pusat, atau unsur lain kecuali kepala dinas. Karena sekda eselon satu, mungkin bisa dari Kemenpan, dari Kemendagri, saya kira bisa, atau dari orang yang punya kepakaran untuk itu, bisa juga BKN," ucapnya.

Soni menerangkan, mekanisme seleksi lelang, nantinya akan dipilih tiga nama dari peserta yang mendaftar. Tiga nama itu dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah tiga nama tersebut diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditentukan 1 nama untuk menggantikan Marullah.

"Proses agak beda dengan pj gubernur sebelumnya. Ini mulai pendaftaran sudah dibuka lelang, lalu keputusan 1,2,3 murni dari gubernur bukan DPRD, jadi sekda itu excecutive review. Kalau sekda tidak melibatkan DPRD, sifatnya melalui proses lelang," urai dia. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Tak Terlibat dalam Pemilihan Sekda DKI

#DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - 2 jam, 7 menit lalu
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - 2 jam, 37 menit lalu
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Berada di Ambang Batas Tidak Sehat pada Selasa (16/9), Kelompok Sensitif Diharap Pakai Masker
Karena kondisi ini, IQAir memberikan beberapa rekomendasi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Kualitas Udara Jakarta Berada di Ambang Batas Tidak Sehat pada Selasa (16/9), Kelompok Sensitif Diharap Pakai Masker
Bagikan