Seleksi Sekda DKI Harus Transparan


Mantan Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono. (MP/John Abimanyu)
MerahPutih.com - Seleksi lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI harus berjalan profesional, tanpa harus melihat latar belakang dari peserta calon pengganti Marullah Matali.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon 2 yang mempunyai kompetensi bisa mendaftar dalam lelang jabatan Sekda DKI.
Baca Juga:
"Yang penting sifatnya terbuka kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi, silakan melamar, keterbukaan penting. Kedua, mengedepankan kompetensi tanpa melihat suku agama dan ras," papar Soni saat dihubungi awak media, Jumat (8/12).
Eks Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini meminta, tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekda DKI harus profesional dalam penilaian kopetensi Sekretaris Daerah. Sehingga nantinya orang yang dipilih menggantikan Marullah Matali mempunyai kemampuan yang mempuni dari ideologi dan pancasila.
"Kemampuan pemerintahan nomor satu. Kompetensi nomor satu, yang penting kemampuan ideologi pancasilais," ujarnya.
Pemerintah DKI saat ini tengah mempersiapkan proses lelang jabatan untuk posisi Sekda yang kosong selama satu minggu. Pengisian Sekda DKI memang harus melalui lelang jabatan secara terbuka, karena posisinya menupakan PNS Eselon 1 atau pimpinan madya.
"Itu intinya, itu prosedur rutin standar, di manapun saya kira di pemerintahan melakukan hal yang sama," ucap Soni saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).
Baca Juga:
PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik
Dalam proses lelang jabatan tersebut, nantinya akan ada Panitia Seleksi Sekda DKI. Panitia itu dibentuk oleh Pj Heru Budi Hartono melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Ditegaskan Soni, tim tersebut bukan dari orang Pemprov DKI.
"Kalau misal lima orang, ada unsur akademisi, ada unsur eselon satu pusat, atau unsur lain kecuali kepala dinas. Karena sekda eselon satu, mungkin bisa dari menpan, dari mendagri, saya kira bisa, atau dari orang yang punya kepakaran untuk itu, bisa juga bkn," ucapnya.
Soni menerangkan, mekanisme seleksi lelang, nantinya akan dipilih tiga nama dari peserta yang mendaftar. Tiga nama itu dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah tiga nama tersebut diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditentukan 1 nama untuk menggantikan Marullah.
"Proses agak beda dengan Pj gubernur sebelumnya. Ini mulai pendaftaran sudah dibuka lelang, lalu keputusan 1,2,3 murni dari gubernur bukan dprd, jadi sekda itu excecutive review. Kalau sekda tidak melibatkan dprd, sifatnya melalui proses lelang," urai dia. (Asp)
Baca Juga:
Bank DKI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Jaringan Prima
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ungkap Motor Affan, Korban Tewas di Dilindas Mobil Brimob, Hilang

Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan

Pompa Pengendali Banjir Diisukan Dimatikan saat Hujan Deras, Pemprov DKI Beri Penjelasan

Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak

Jakarta tak Bisa Maju Sendirian, Pramono: Kota Penyangga Harus Saling Tolong-menolong
