PSI Ingin Sosok Sekda Baru Seperti Marullah Matali

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 11 Desember 2022
PSI Ingin Sosok Sekda Baru Seperti Marullah Matali

Arsip - Deputi Gubernur DKI Marullah Matali (dua dari kanan) memberikan keterangan pers terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12/2022) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan proses lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah ditinggal Marullah Matali yang digeser menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI August Hamonangan mengatakan, semoga panitia seleksi (pansel) Sekda bisa mendapatkan sosok pengganti Marullah Matali yang mumpuni dan profesional.

"Sosok Sekda DKI yang ideal ya seperti yang dimiliki oleh Sekda sebelumnya Bang Marullah Matali, toleran terhadap semua suku, agama dan ras, ulet, pekerja keras, panutan bagi ASN lainnya," ujar August, yang dikutip Sabtu (10/12).

Baca Juga:

Seleksi Sekda DKI Harus Transparan

Lebih lanjut, kata August, calon Sekda DKI harus paham betul dengan Jakarta. Diharapkan proses pencariannya dapat berjalan cepat.

"Serta yang tidak kalah penting berpengalaman dan memahami kompleksitas masalah lingkungan dan kebutuhan warga DKI Jakarta," tuturnya.

Untuk diketahui, pengisian posisi Sekda DKI harus melalui lelang jabatan secara terbuka karena posisinya merupakan PNS Eselon 1 atau pimpinan madya.

"Itu intinya, itu prosedur rutin standar, di mana pun saya kira. di pemerintahan, melakukan hal yang sama," ucap Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Baca Juga:

DPRD Tak Terlibat dalam Pemilihan Sekda DKI

Dalam proses lelang jabatan tersebut, nantinya akan ada panitia seleksi Sekda DKI. Panitia itu dibentuk oleh Pj Heru Budi Hartono melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Ditegaskan Soni, tim tersebut bukan dari orang Pemprov DKI.

"Kalau misal lima orang, ada unsur akademisi, ada unsur eselon satu pusat, atau unsur lain kecuali kepala dinas. Karena sekda eselon satu, mungkin bisa dari Kemenpan, dari Kemendagri, saya kira bisa, atau dari orang yang punya kepakaran untuk itu, bisa juga bukan," ucapnya.

Soni menerangkan, mekanisme seleksi lelang, nantinya akan dipilih tiga nama dari peserta yang mendaftar. Tiga nama itu dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah tiga nama tersebut diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditentukan satu nama untuk menggantikan Marullah.

"Proses agak beda dengan pj gubernur sebelumnya. Ini mulai pendaftaran sudah dibuka lelang, lalu keputusan 1, 2, 3 murni dari gubernur bukan DPRD, jadi sekda itu excecutive review. Kalau sekda tidak melibatkan DPRD, sifatnya melalui proses lelang," urai dia. (Asp)

Baca Juga:

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

#DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Indonesia
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Rekan korban menerima sinyal 'SOS' itu melalui fitur jam di salah satu aplikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Indonesia
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Masih bisa diatasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI karena ketersediaan air masih mencukupi.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan memerlukan penyesuaian tarif.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Indonesia
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Diketahui, tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Indonesia
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Polisi menduga pria tersebut masuk ke area gardu untuk mengambil kabel.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dapat menjadi salah satu opsi lokasi pengelolaan sampah.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Bagikan