Pemungutan Suara Pemilu Australia Dimulai, Partai Buruh Diprediksi Menang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Mei 2022
Pemungutan Suara Pemilu Australia Dimulai, Partai Buruh Diprediksi Menang

Calon PM Australia Scott Morrison or Anthony Albanese.(Foto: ABC News: Emma Machan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemungutan suara awal pemilihan umum Australia dimulai pada Senin (9/5). Pemungutan awal ini bakal diikuti dengan hari pemilihan umum pada 2 minggu mendatang.

Dilansir Antara, hasil survei menunjukkan Partai Buruh kiri-tengah yang merupakan oposisi terus unggul. Sementara itu, Perdana Menteri Scott Morrison mengalami penurunan tingkat dukungan dalam pemilu nasional Australia itu.

Baca Juga:

Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia

Survei yang dilakukan secara luas untuk surat kabar The Australian, menunjukan Partai Buruh memimpin dengan 54 persen melawan koalisi pemerintah Partai Nasional dan Partai Liberal yang dipimpin Morrison dengan perolehan 46 persen.

Survei itu menunjukkan bahwa peringkat Morrison sebagai pemimpin pilihan turun satu persentase poin menjadi 44 persen sehingga membuat dia unggul tipis di depan pemimpin oposisi Anthony Albanese yang peringkatnya naik 3 poin menjadi 42 persen.

Pemungutan suara awal di Australia dimulai sehari setelah acara debat di televisi antara Morrison dan Albanese yang kadang-kadang diwarnai dengan aksi saling berteriak sehingga sulit bagi keduanya untuk menyatakan sebuah pendapat.

Sebuah survei untuk Australian Financial Review menunjukkan, jika keunggulan partai koalisi yang semakin turun direplikasi dalam pemilihan umum pada 21 Mei, Partai Buruh dapat memerintah sendiri.

Survei itu mengungkapkan biaya hidup yang lebih tinggi sebagai masalah utama yang menjadi pertimbangan pemilih. Koalisi saat ini memiliki mayoritas satu kursi di majelis rendah parlemen Australia.

Jutaan warga Australia diperkirakan akan memberikan suara mereka secara langsung selama dua minggu ke depan di lebih dari 500 tempat pemungutan suara (TPS) awal di seluruh negeri.

Pemungutan suara awal telah mendapatkan popularitas di Australia. Sekitar 40 persen pemilih memberikan suaranya lebih awal atau melalui pos dalam pemilihan nasional terakhir.

Komisioner Pemilihan Umum Australia Tom Rogers mengatakan kepada televisi ABC bahwa dia memperkirakan jumlah pemberi suara akan meningkat selama pemilihan umum kali ini.

Kampanye pada pemilu tahun ini, didominasi dengan pembahasan tentang tekanan biaya hidup, keamanan nasional, dan perubahan iklim.

Menurut survei, para pemilih perempuan telah beralih ke Partai Buruh sebagai partai yang mereka yakini akan lebih baik mengelola tekanan biaya hidup yang memburuk setelah lonjakan inflasi memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga tunai resminya pada pekan lalu. (*)

Baca Juga:

Sandi Ajak Investor Australia Tanamkan Modal di Lima Destinasi Super Prioritas

#Pemilu #Australia #Partai Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Olahraga
Prediksi Piala Dunia 2026 Grup D: Amerika Serikat dan Turki Harus Waspadai Paraguay
Prediksi Piala Dunia 2026 Grup D lengkap dengan jadwal pertandingan, analisis kekuatan Amerika Serikat, Turki, Paraguay, Australia, dan peluang lolos.
ImanK - Kamis, 04 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026 Grup D: Amerika Serikat dan Turki Harus Waspadai Paraguay
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Australia Bikin Aturan Pajak Baru, Paksa Raksasa Teknologi Beli Konten dari Media Lokal
Meta, Google, dan TikTok akan diberi kesempatan untuk menjalin kesepakatan konten dengan penerbit berita lokal.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
  Australia Bikin Aturan Pajak Baru, Paksa Raksasa Teknologi Beli Konten dari Media Lokal
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan