Pemulangan Eks WNI Kombatan ISIS Sangat Berbahaya, Keamanan Harus di Atas Kemanusiaan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 09 Februari 2020
 Pemulangan Eks WNI Kombatan ISIS Sangat Berbahaya, Keamanan Harus di Atas Kemanusiaan

Pengamat politik Arbi Sanit pertanyakan motif pemerintah memulangkan eks WNI kombatan ISIS dari Suriah (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Arbi Sanit menilai, memulangkan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS yang dari Timur Tengah, sangat berbahaya.

Arbi beranggapan, jika atas dasar kemanusiaan menjadi alasan pemerintah memulangkan ratusan eks ISIS, maka yang menjadi pertanyaan apakah faktor kemanusiaan 600 orang itu jauh lebih penting dibanding keamanan dan keselamatan 250 juta rakyat Indonesia yang terancam dengan kehadiran mereka yang sudah terpapar radikalisme itu.

Baca Juga:

Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Apakah lebih penting kemanusiaan 600 orang dibanding 250 juta rakyat Indonesia?" ujar Arbi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/2).

Arbi menyebut, faktor keamanan negara jauh lebih penting.

Soal eks WNI kombatan ISIS, Arbi Sanit sebut keamanan lebih penting dari kemanusiaan
Pengamat politik Arbi Sanit (Foto: antaranews)

"Saya kira ini bukan semata-mata soal kemanusiaan, tapi soal keamanan manusia, soal keamanan negara, soal keamanan masyarakat. Disini ada 250 juta manusia terancam oleh mereka kalau mereka pulang" sebut Arbi.

"Jadi tidak bisa melihatnya kemanusiaan individu atau kelompok, tapi keseluruhan suatu negara. Melihatnya harus begitu supaya adil, supaya Fair," tambah dia.

Pasalnya, Eks WNI anggota ISIS yang sudah terpapar ideologi radikalisme bisa menjadi 'bom waktu' yang mengancam keamanan negara dan 250 juta rakyat Indonesia.

"Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," kata Arbi.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 eks WNI kombatan ISIS di Timur Tengah.

Fachrul mengatakan, 600 WNI itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia," ucap dia.

Menag mengklaim, pemerintah tetap menerima mereka kembali karena itu sudah merupakan kewajiban bersama untuk mengawasi dan membina ratusan eks WNI kombatan ISIS itu.

"Itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," jelas Fachrul.

Baca Juga:

Ribut-Ribut Pemulangan Simpatisan ISIS, DPR: Mending Urus BPJS dan Virus Corona Saja

Setelah pernyataannya itu mendapat sorotan, Fachrul melalui keterangan resminya seperti dilihat di Kemenag.go.id, Senin (3/2/2020), menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," pungkas Fachrul Razi.(Knu)

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

#ISIS #Ancaman ISIS #Pengamat Politik #Menteri Agama #Fachrul Razi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan kehadirannya dalam rapat pleno bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai Rais Syuriyah NU.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Indonesia
Soal Isu Perebutan Kekuasaan di PBNU, Menag: Pemerintah tak Terlibat dalam Urusan Internal
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah tak ikut campur urusan internal PBNU.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Soal Isu Perebutan Kekuasaan di PBNU, Menag: Pemerintah tak Terlibat dalam Urusan Internal
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Menteri Agama Siapkan Puluhan Kampus UIN dan Pesantren di Seluruh Indonesia, Tempat Anak-Anak Palestina yang Putus Sekolah
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi korban konflik kemanusiaan di Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Menteri Agama Siapkan Puluhan Kampus UIN dan Pesantren di Seluruh Indonesia, Tempat Anak-Anak Palestina yang Putus Sekolah
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Teroris ‘ISIS’ Perekrut Anak-Anak, Lakukan Propaganda via Gim Online sampai Medsos
Para tersangka itu merekrut anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, mulai dari media sosial, gim online, aplikasi pesan hingga situs tertutup.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
Polisi Bongkar Sindikat Teroris ‘ISIS’ Perekrut Anak-Anak, Lakukan Propaganda via Gim Online sampai Medsos
Indonesia
Menteri Agama Geram Ada Pendakwah Lecehkan Anak-Anak, tak Bisa Menoleransi Tindakan yang Mencederai Nilai Kemanusiaan
Lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Menteri Agama Geram Ada Pendakwah Lecehkan Anak-Anak, tak Bisa Menoleransi Tindakan yang Mencederai Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Menag Ungkap Pagu Efektif Pendidikan Islam 2025 Disesuaikan Jadi Rp 26,11 Triliun
Menag Nasaruddin Umar ungkap penyesuaian anggaran Ditjen Pendidikan Islam 2025 menjadi Rp 26,11 triliun dengan fokus pada efisiensi dan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Menag Ungkap Pagu Efektif Pendidikan Islam 2025 Disesuaikan Jadi Rp 26,11 Triliun
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Bagikan