Pemulangan Eks WNI Kombatan ISIS Sangat Berbahaya, Keamanan Harus di Atas Kemanusiaan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 09 Februari 2020
 Pemulangan Eks WNI Kombatan ISIS Sangat Berbahaya, Keamanan Harus di Atas Kemanusiaan

Pengamat politik Arbi Sanit pertanyakan motif pemerintah memulangkan eks WNI kombatan ISIS dari Suriah (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Arbi Sanit menilai, memulangkan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS yang dari Timur Tengah, sangat berbahaya.

Arbi beranggapan, jika atas dasar kemanusiaan menjadi alasan pemerintah memulangkan ratusan eks ISIS, maka yang menjadi pertanyaan apakah faktor kemanusiaan 600 orang itu jauh lebih penting dibanding keamanan dan keselamatan 250 juta rakyat Indonesia yang terancam dengan kehadiran mereka yang sudah terpapar radikalisme itu.

Baca Juga:

Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Apakah lebih penting kemanusiaan 600 orang dibanding 250 juta rakyat Indonesia?" ujar Arbi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/2).

Arbi menyebut, faktor keamanan negara jauh lebih penting.

Soal eks WNI kombatan ISIS, Arbi Sanit sebut keamanan lebih penting dari kemanusiaan
Pengamat politik Arbi Sanit (Foto: antaranews)

"Saya kira ini bukan semata-mata soal kemanusiaan, tapi soal keamanan manusia, soal keamanan negara, soal keamanan masyarakat. Disini ada 250 juta manusia terancam oleh mereka kalau mereka pulang" sebut Arbi.

"Jadi tidak bisa melihatnya kemanusiaan individu atau kelompok, tapi keseluruhan suatu negara. Melihatnya harus begitu supaya adil, supaya Fair," tambah dia.

Pasalnya, Eks WNI anggota ISIS yang sudah terpapar ideologi radikalisme bisa menjadi 'bom waktu' yang mengancam keamanan negara dan 250 juta rakyat Indonesia.

"Sudah terbukti kan mereka di sana sudah ikut suatu gerakan yang tidak normal yang mengacau kehidupan orang," kata Arbi.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 eks WNI kombatan ISIS di Timur Tengah.

Fachrul mengatakan, 600 WNI itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia," ucap dia.

Menag mengklaim, pemerintah tetap menerima mereka kembali karena itu sudah merupakan kewajiban bersama untuk mengawasi dan membina ratusan eks WNI kombatan ISIS itu.

"Itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," jelas Fachrul.

Baca Juga:

Ribut-Ribut Pemulangan Simpatisan ISIS, DPR: Mending Urus BPJS dan Virus Corona Saja

Setelah pernyataannya itu mendapat sorotan, Fachrul melalui keterangan resminya seperti dilihat di Kemenag.go.id, Senin (3/2/2020), menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," pungkas Fachrul Razi.(Knu)

Baca Juga:

Terdesak di Suriah, Belasan WNI Terduga ISIS Kabur ke Afghanistan

#ISIS #Ancaman ISIS #Pengamat Politik #Menteri Agama #Fachrul Razi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Menag tegaskan pesantren merupakan benteng moral bangsa yang telah melahirkan banyak ulama, pemimpin, serta tokoh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Indonesia
4 Teroris Ditangkap di Sumut dan Sumbar, Diduga Sebarkan Paham Radikal hingga Dukung ISIS
Mereka diketahui aktif menyebarkan propaganda serta ajakan melakukan aksi teror melalui media sosial, baik dalam bentuk unggahan tulisan, gambar, maupun video yang mengarah pada dukungan terhadap Daulah ISIS.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
4 Teroris Ditangkap di Sumut dan Sumbar, Diduga Sebarkan Paham Radikal hingga Dukung ISIS
Indonesia
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Salah satu penyebabnya ialah budaya berbagi di acara pernikahan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Bagikan