Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.1/196, yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.
Sekda Jateng, Sumarno, mengatakan dalam surat edaran itu, seluruh ASN baik di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun ASN di Kabupaten/ Kota, diimbau agar tidak menggunakan LPG tabung 3 Kg, dan wajib menggunakan gas nonsubsidi.
“Kami ingatkan temen-temen semua utamanya ASN di Jawa Tengah, baik pemprov maupun kabupaten/kota, bahwa LPG 3 Kg dialokasikan untuk masyarakat miskin bukan ASN,” kata Sumarno, saat dikonfirmasi Sabtu (8/2).
Baca juga:
Orang Kaya Pakai LPG 3 Kilogram hingga BBM Pertalite, MUI: Zalim dan Dosa Besar
Sumarno beralasan ASN tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin. Atas dasar itu gas melon tidak diperuntukkan bagi ASN. “Kita semua sebagai ASN itu justru yang punya kewajiban, agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Lebih jauh, Sumarno mengajak para ASN memberi contoh baik dengan tidak menggunakan gas LPG 3 Kg, serta turut mengawasi agar distribusi gas melon bisa tepat sasaran.
“Jika yang menerima adalah mereka yang memang berhak, secara hitungan jumlah stok LPG 3 Kg sudah memenuhi kebutuhan,” tandas Sekda Jateng itu. (Ismail/Jawa Tengah)
