Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 Oktober 2024
Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis

APBD 2025 diusulkan sebesar Rp 91,1 triliun (DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Dalam kegiatan itu, Pemprov DKI mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Angka Rp 91,1 triliun itu, terdiri atas Rancangan Awal Rp 84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja atas Penambahan Pendapatan Transfer Rp 6,8 triliun.

Sedangkan Pendapatan Daerah Rp 74,87 triliun, Belanja Daerah Rp 75,51 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,45 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 8,81 triliun.

Baca juga:

Pj Heru Tegaskan Penyusunan KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Perlu Integritas Tinggi

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi. Selanjutnya, dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Konsultasi antara komisi dengan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan)," ujar Ima dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Terlebih sudah disepakati eksekutif dan legislatif.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.

"Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan," ungkap Ima.

Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.

"Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis," tutur Ima.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tema pembangunan tahun 2025 yakni ‘Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan’.

Terdapat empat prioritas pembangunan, terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

"Dalam arahan kebijakan prioritas nasional dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta," pungkas Michael. (Asp)

#APBD #Sekolah Gratis #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Obligasi Daerah Dinilai Bisa Percepat Pembangunan, Bank Jakarta Usulkan Skema Pembiayaan Berbasis Pendapatan Proyek
Bank Jakarta mendorong obligasi daerah dan sindikasi antar-BPD sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Obligasi Daerah Dinilai Bisa Percepat Pembangunan, Bank Jakarta Usulkan Skema Pembiayaan Berbasis Pendapatan Proyek
Indonesia
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Disdik mengkaji usulan SLB masuk program sekolah gratis. Pemprov juga menargetkan tambahan 100 sekolah pada Juli 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Belanja Bari 50 Persen, Pramono Perintahkan Anak Buah Percepat Belanja
Realisasi belanja APBD DKI Jakarta tercatat baru mencapai Rp 40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 74,29 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Belanja Bari 50 Persen, Pramono Perintahkan Anak Buah Percepat Belanja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Bagikan