Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 Oktober 2024
Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis

APBD 2025 diusulkan sebesar Rp 91,1 triliun (DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Dalam kegiatan itu, Pemprov DKI mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Angka Rp 91,1 triliun itu, terdiri atas Rancangan Awal Rp 84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja atas Penambahan Pendapatan Transfer Rp 6,8 triliun.

Sedangkan Pendapatan Daerah Rp 74,87 triliun, Belanja Daerah Rp 75,51 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,45 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 8,81 triliun.

Baca juga:

Pj Heru Tegaskan Penyusunan KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Perlu Integritas Tinggi

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi. Selanjutnya, dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Konsultasi antara komisi dengan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan)," ujar Ima dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Terlebih sudah disepakati eksekutif dan legislatif.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.

"Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan," ungkap Ima.

Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.

"Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis," tutur Ima.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tema pembangunan tahun 2025 yakni ‘Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan’.

Terdapat empat prioritas pembangunan, terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

"Dalam arahan kebijakan prioritas nasional dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta," pungkas Michael. (Asp)

#APBD #Sekolah Gratis #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Dedi Mulyadi memastikan siap memecat pejabatnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Bagikan