Pemprov DKI Sebut Penyerapan APBD Jakarta 2019 Terbaik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 Juli 2019
Pemprov DKI Sebut Penyerapan APBD Jakarta 2019 Terbaik

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2019 terbaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat penyerapan anggaran DKI dapat diakses di laman https://publik.bapedadki.net APBD DKI Jakarta 2019 telah terserap 33,5132 persen hingga pertengahan tahun 2019 atau pada hari ini Kamis 11 Juli 2019.

Dari total APBD DKI 2019 senilai Rp 80,9 triliun, anggaran yang sudah diserap sebesar Rp 26,87 triliun.

Sekda DKI, Saefullah. menyatakan pihaknya tetap perhatikan hak publik di kawasan reklamasi Teluk Jakarta (Foto: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Sekda DKI, Saefullah. menyatakan pihaknya tetap perhatikan hak publik di kawasan reklamasi Teluk Jakarta (Foto: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Baca Juga: Sah! APBD DKI Jakarta 2019 Rp 89 Triliun

"Saya rasa dari sepanjang tahun, tahun ini paling baik. Karena kita punya SPS, grafik penyerapan. Itu dikontrol. SKPD yang tidur itu kelihatan," kata Saefullah di Jakarta, Kamis (11/7).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menuturkan, bila masyarakat ingin mengetahui laporan kerja per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lihat melalui sistem yang telah disediakan.

"Nah laporannya ada di sistem. Tinggal dilihat saja," tutup Sekda.

Untuk diketahui, Penyerapan anggaran dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 25,74 persen atau Rp 11,9 triliun. Belanja langsung isinya merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara penyerapan belanja tidak langsung mencapai 43,25 persen atau Rp 14,9 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. (Asp)

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, APBD DKI Jakarta Baru Terserap 54,7 Persen

#APBD #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan