Pemprov DKI Naikkan Dana Hibah Parpol DKI Jadi Rp 40,88 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 November 2022
Pemprov DKI Naikkan Dana Hibah Parpol DKI Jadi Rp 40,88 Miliar

Ilustrasi - Partai politik. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan untuk menaikkan dana hibah untuk 10 partai politik (parpol) yang masuk dalam dewan Kebon Sirih. Angka kenaikan dana hibah itu pun tak tanggung-tanggung sekitar Rp 13 miliar.

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta mengucurkan dana hibah parpol sebesar Rp 27,25 miliar dan diusulkan naik menjadi Rp 40,88 miliar pada APBD tahun 2023.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyampaikan, kenaikan dana hibah tersebut secara individu senilai Rp 5.000 per suara yang didapat masing-masing parpol menjadi Rp 7.500 per suara.

Baca Juga:

DLH DKI Selidiki Pencemaran Batu Bara di Rusunawa Marunda

Untuk diketahui, hingga saat ini dana hibah tersebut hanya sebatas pengusulan dan belum disahkan oleh eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.

"Belum diketok. Nanti kalau sudah diketok (sah)," kata Taufan saat rapat pembahasan dan pendalaman komisi-komisi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 dengan Komisi A DPRD DKI di Hotel Grand Cempaka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Taufan menjelaskan, alasan pihaknya mengusulkan tambahan dana hibah untuk parpol di 2023 ini karena demi kemajuan parpol. Terlebih dua tahun lagi atau tahun 2024 sudah tahun politik.

"Kebutuhan yang dipikirkan pemerintah untuk memajukan parpol ke depan karena melihat perkembangan di 2023 ini kan makin kuat," paparnya.

Baca Juga:

Anies Sebut Gibran Berpeluang Maju Pilgub DKI 2024

Berkaca dari hal itu, lanjut Taufan, pihaknya menambahkan dana hibah partai di tahun depan dengan harapan bisa membantu parpol dalam kepentingan perpolitikan.

"Maka, kami mohon kepada parpol untuk mengusulkan kenaikan anggaran," tutupnya.

Adapun rincian dana hibah yang diusulkan tiap parpol sebagai berikut:

1. PDIP Rp 10,02 miliar (1.336.324 suara)

2. Gerindra Rp 7,01 miliar (935.793 suara)

3. PKS Rp 6,87 miliar (917.005 suara)

4. PSI Rp 3,03 miliar (404.508 suara)

5. Demokrat Rp 2,89 miliar (386.434 suara)

6. PAN Rp 2,81 miliar (375.882 suara)

7. NasDem Rp 2,32 miliar (309.790 suara)

8. PKB Rp 2,31 miliar (308.212 suara)

9. Golkar Rp 2,25 miliar (300.246 suara)

10. PPP Rp 1,32 miliar (176.835 suara). (Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Minta Warga Bijaksana dalam Pemakaian Air Bersih

#DPRD DKI Jakarta #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan