Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan pembahasan soal penegakan hukum terhadap penggunaan air tanah di Ibu Kota.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, hal itu dilakukan lantaran belum ada aturan hukum mengikat dalam penggunaan air tanah.
Baca Juga: Anies Akan Bagikan Anggaran ke Warga Jakarta Bangun Sumur Resapan
"Penurunan air tanah ya kita sebenarnya saat ini belum ada aturan baku yang dibuat untuk ngasih tindakan hukumnya," ujar Juaini saat dikonfirmasi, Senin (22/7)
Saat ini, Juaini mengaku, Pemprov DKI bersama Anggota Dewan Legisltif Kebon Sirih tengah membahas masalah sanksi tersebut. Pertemuan itu juga berkoordinasi mengenai tarif penggunaan air tanah.
"Nah kita ini lagi bikin perda dengan DPRD aturan supaya nanti yang melanggar nanti ada aturannya. Mungkin masalah tarifnya. sekarang kita lagi rapat terus di pansus dengan dewan," ungkapnya.
Seperti diketahui, pakar penurunan tanah dari Institut Teknologi Bandung Heri Andreas memperkirakan Jakarta, akan tenggelam ke laut lebih cepat daripada kota-kota lain di dunia. Jakarta diprediksi berada di bawah air laut pada tahun 2050.
Baca Juga: Awas! Salah Posisi Duduk saat Bekerja Berdampak Buruk untuk Kesehatan
Penggunaan air tanah yang berlebihan membuat permukaan tanah di DKI turun. Penurunannya berkisar antara 12 hingga 25 cm per tahun. (Asp)
