Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mendukung penuh perluasan perdagangan berbasis digital termasuk Program S.I.A.P Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hal tersebut ditandai dengan Launching program S.I.A.P Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (19/8).
Baca Juga:
Kemendag dan Pemprov Dukung Digitalisasi UMKM di Pasar Rakyat
"Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh perluasan perdagangan berbasis digital termasuk pengembangan sistem pembayaran digital (Digital Payment) berbentuk QRIS yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia bersama para Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)," papar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Ia berharap, program SIAP QRIS bisa diterima dan diaplikasikan oleh seluruh pelaku UMKM baik di Kota Jakarta maupun kota lain di Indonesia.
Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI sebagai salah satu BUMD Jakarta berperan aktif dalam mendukung inisiatif SIAP QRIS Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang dapat digunakan di pasar-pasar, toko-toko kelontong yang tersebar sampai pelosok kampung dan perumahan.
"Kesetaraan dalam menggunakan QRIS juga bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Jakarta, salah satunya dengan uang elektronik JakOne Pay dan aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI. Melalui penggunaan QRIS diharapkan akan mendisiplinkan metode pembayaran dan mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia," ucap Riza.
Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Indonesia dan juga para pemangku kepentingan lainnya akan semakin kuat. Terlebih dalam rangka pemulihan pascapandemi di segala sektor kehidupan terutama sektor perekonomian.
"Sumber pertumbuhan utama adalah konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, yang didukung oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan akselerasi vaksinasi di Jakarta. Kondisi tersebut secara bertahap akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan permintaan domestik," tandas Riza.
Baca Juga:
Digitalisasi UMKM, Sandiaga Uno Apresiasi On Boarding OK OCE di Bhinneka.com
Orang nomor dua di Jakarta ini menilai bahwa penggunaan QRIS ini sangat efektif dan mempermudah. Apalagi sebagai metode pembayaran ini sesuai dengan semangat penegakan protokol kesehatan yang mengutamakan higienitas, efisiensi dan minim kontak; sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan metode pembayaran yang aman.
Hal ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di tengah masa pandemi termasuk pelaku UMKM di Jakarta.
Riza menambahkan, pandemi juga menjadi momentum untuk tetap menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pembatasan sosial melalui transformasi ekonomi digital di berbagai aspek termasuk dalam sektor UMKM. Untuk itu, Pemprov DKI akan terus mendorong akseptansi pembayaran digital kepada para pelaku UMKM melalui program QRIS Jakpreneur.
"Ketika terjadi pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat, para pelaku usaha dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, antara lain melalui pemasaran secara online di platform marketplace, menyiapkan pelaporan keuangan hingga pembayaran secara digital," terangnya.
Dengan adanya QRIS Jakpreneur, lanjut Riza, Pemprov DKI dapat memonitor perkembangan UMKM Binaan baik per event (seperti pada ajang Formula E, dan sebagainya) maupun jangka panjang. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan UMKM.
"Akseptansi pembayaran digital juga diperkuat melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan perluasan kanal-kanal pembayaran digital untuk layanan transaksi Pemerintah Daerah; seperti pembayaran pajak, retribusi serta penerapan digital payment QRIS pada Mobility as a Service (MaaS) yang ada saat ini, yaitu JakLingko," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
