Pemprov DKI Dukung Perluasan Perdagangan Berbasis Digital

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 19 Agustus 2022
Pemprov DKI Dukung Perluasan Perdagangan Berbasis Digital

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Foto: Humas Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mendukung penuh perluasan perdagangan berbasis digital termasuk Program S.I.A.P Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal tersebut ditandai dengan Launching program S.I.A.P Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (19/8).

Baca Juga:

Kemendag dan Pemprov Dukung Digitalisasi UMKM di Pasar Rakyat

"Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh perluasan perdagangan berbasis digital termasuk pengembangan sistem pembayaran digital (Digital Payment) berbentuk QRIS yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia bersama para Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)," papar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Ia berharap, program SIAP QRIS bisa diterima dan diaplikasikan oleh seluruh pelaku UMKM baik di Kota Jakarta maupun kota lain di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI sebagai salah satu BUMD Jakarta berperan aktif dalam mendukung inisiatif SIAP QRIS Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang dapat digunakan di pasar-pasar, toko-toko kelontong yang tersebar sampai pelosok kampung dan perumahan.

"Kesetaraan dalam menggunakan QRIS juga bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Jakarta, salah satunya dengan uang elektronik JakOne Pay dan aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI. Melalui penggunaan QRIS diharapkan akan mendisiplinkan metode pembayaran dan mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia," ucap Riza.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Indonesia dan juga para pemangku kepentingan lainnya akan semakin kuat. Terlebih dalam rangka pemulihan pascapandemi di segala sektor kehidupan terutama sektor perekonomian.

"Sumber pertumbuhan utama adalah konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, yang didukung oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan akselerasi vaksinasi di Jakarta. Kondisi tersebut secara bertahap akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan permintaan domestik," tandas Riza.

Baca Juga:

Digitalisasi UMKM, Sandiaga Uno Apresiasi On Boarding OK OCE di Bhinneka.com

Orang nomor dua di Jakarta ini menilai bahwa penggunaan QRIS ini sangat efektif dan mempermudah. Apalagi sebagai metode pembayaran ini sesuai dengan semangat penegakan protokol kesehatan yang mengutamakan higienitas, efisiensi dan minim kontak; sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan metode pembayaran yang aman.

Hal ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di tengah masa pandemi termasuk pelaku UMKM di Jakarta.

Riza menambahkan, pandemi juga menjadi momentum untuk tetap menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pembatasan sosial melalui transformasi ekonomi digital di berbagai aspek termasuk dalam sektor UMKM. Untuk itu, Pemprov DKI akan terus mendorong akseptansi pembayaran digital kepada para pelaku UMKM melalui program QRIS Jakpreneur.

"Ketika terjadi pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat, para pelaku usaha dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, antara lain melalui pemasaran secara online di platform marketplace, menyiapkan pelaporan keuangan hingga pembayaran secara digital," terangnya.

Dengan adanya QRIS Jakpreneur, lanjut Riza, Pemprov DKI dapat memonitor perkembangan UMKM Binaan baik per event (seperti pada ajang Formula E, dan sebagainya) maupun jangka panjang. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan UMKM.

"Akseptansi pembayaran digital juga diperkuat melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan perluasan kanal-kanal pembayaran digital untuk layanan transaksi Pemerintah Daerah; seperti pembayaran pajak, retribusi serta penerapan digital payment QRIS pada Mobility as a Service (MaaS) yang ada saat ini, yaitu JakLingko," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Penting Bagi Orang Tua Memahami Digital Parenting

#Digital #UMKM #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Bank Jakarta memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan UMKM. Dirut Agus H Widodo juga mengungkap jumlah nasabah mencapai 4 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Indonesia
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Dampak penyaluran kredit program tidak hanya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Indonesia
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari 18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Kementerian berfokus menyempurnakan aturan teknis dan menuntaskan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PNM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari  18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Bagikan