Pemprov DKI Diminta Siapkan Solusi Bagi Masyarakat Terdampak Pembatasan Usia Kendaraan
Kendaraan melintas di salah satu jalan kota Jakarta (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August berharap kebijakan pembatasan usia kendaraan menjadi solusi mengatasi kemacetan dan polusi udara. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat DKI Jakarta bisa menghirup udara segar dan titik kemacetan dapat terurai.
Namun, ia mengimbau Pemprov untuk menyiapkan beberapa langkah dan solusi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mencari nafkah dan tidak setuju karena dampaknya bisa menyulitkan mereka.
Baca juga:
Terima Pungli saat Berhentikan Kendaraan di Tol Halim, Oknum Polisi Langsung Ditindak
"Hal ini merupakan tindakan yang tidak populis karena akan mengganggu status quo dan juga berdampak pada sektor penjualan otomotif,” ungkap August dalam keterangannya, Selasa (9/7).
Oleh karena itu, ia berharap, Pemprov DKI menyiapkan layanan, sarana, dan prasarana yang baik agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat menggunakan transportasi umum. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya layanan transportasi umum di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.
"Sehingga kendaraan pribadi masih menjadi pilihan mayoritas warga Jabodetabek,” tutur August.
Baca juga:
Pemprov DKI Diminta matangkan Rencana Pembatasan Usia Kendaraan Masuk Jakarta
Dia juga mengakui akan banyaknya kelompok masyarakat yang keberatan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan masalah-masalah klasik di Jakarta.
“Tentu akan banyak yang tidak setuju dengan kebijakan pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan bermotor,” tandas August.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka