Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan menilai dalam pendistribusian bansos pemerintah pusat juga harus mengawasi kerja pengadaan dan distribusi bansos oleh Pemprov Jakarta.
Menurut Tigor pemerintah pusat perlu memberi tahu cara yang benar dan baik melakukan program bansos di tengah wabah COVID-19 kepada Pemprov Jakarta.
Baca Juga
Anies Akui Masih Ada Kesalahan Data Pengiriman Paket Sembako
"Juga pemerintah pusat perlu mengadakan pusat informasi dan pengaduan distribusi bansos pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai alat monitoring," jelas Tigor dalam keteranganya, Kamis (24/4).
Tigor menyebut, bantuan darurat berupa bansos sangat penting, agar rakyat bisa bertahan tetap hidup.
"Pengadaan dan distribusi bansos bisa digunakan oleh pemprov Jakarta atau Pemda lainnya untuk membangun pengorganisasian rakyat di tingkat komunitas RT dan RW," imbuh Tigor.
Ia menambahkan pengorganisasian komunitas dapat membantu dan menyiapkan rakyat membangun pertahanan kuat melawan wabah COVID-19. Jadi, langkah membasmi COVID-19 dan memberi bantuan darurat yang harus dilakukan secara benar tanpa korupsi.
"Menangani situasi darurat atau bencana seperti wabah Covid 19 dengan fokus membasmi COVID-19 melalui langkah tangani, tolong dan bantu dulu agar manusianya bisa tetap hidup," terang Tigor.
Setelah bencana wabah COVID-19 selesai, baru dipikirkan membangun perubahan dan membangun manusia yang hidup selanjutnya.
"Apalah artinya strategi pembangunan atau kebijakan pembangunan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah jika rakyat yang menjadi subyek atau tujuan pembangunan itu sendiri sudah punah karena mati akibat bencana," ungkap Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini.
Tigor meyakini, perlu kerja serius dari kementerian kesehatan dan pemerintah daerah (Pemda) termasuk pemprov Jakarta agar bisa menuntaskan wabah COVID-19 ini dan Jakarta tidak lagi daerah terberat terpapar wabah corona. Upaya prioritas membasmi COVID-19 akan menolong rakyat segera lepas dari penderitaan, khususnya warga miskin.
"Perlu pemerintah pusat mengawasi pengadaan dan distribusi bantuan darurat seperti bansos secara benar, agar tidak dikorupsi," terang Tigor.
"Jika bantuan darurat atau bansos berjalan baik, ini akan memperkuat pertahanan rakyat dalam membantu pemerintah melawan membasmi wabah COVID-19 dari Indonesia," tutup Tigor.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui bahwa masih adanya kekeliruan data penerima bantuan sosial (bansos) paket sembako untuk warga saat pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta tahap 1.
"Tentu saja tidak mungkin sempurna, gak mungkin. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
Baca Juga
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku tak akan menutupi kesalahan itu dan akan segera mengoreksinya. Agar ditahap selanjutnya penyaluran sembako tepat sasaran.
"Bagian kita koreksi terus-menerus, dari 1,2 juta (kartu keluarga) ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya," tuturnya.
Menurut Anies kesalahan data itu terjadi akibat banyaknya orang yang memiliki kondisi normal tidak masuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan namun karena perekonomian banyak yang tidak bergerak membuat jumlahnya berkembang. (Knu)
