Pemprov DKI Buka Wacana Membagi Jam Masuk Kerja

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi untuk mengurai kemacetan terutama saat jam-jam berangkat kerja.

Pemprov membuka opsi untuk membagi jam masuk kerja guna mengurai kemacetan pagi hari. Pada waktu-waktu itu, masyarakat dari luar Jakarta berbondong-bondong masuk dalam waktu bersamaan.

"Saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, pagi hari itu seperti air bah, dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00, ada yang masuk jam 10.00. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di di Ballroom Sumba Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Tegur Aksi Dishub yang Kerap Timbulkan Kemacetan

Menurut Heru, masukan dari asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Hasil FGD ini nantinya juga akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI terus berusaha menangani kemacetan. Yang terbaru adalah TransJakarta menambah jalur ke bandara melewati perbatasan DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap," ungkapnya.

Sementara itu, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan pemberlakuan work from home (WFH) bagi pegawai perkantoran di DKI.

"Sebagaimana diketahui, semasa pandemi COVID-19 memang kemacetan di Jakarta sangat drastis menurun, bahkan sekitar 30 persen," papar Doni.

Baca Juga:

Hindari Macet Panjang, Pengunjung PRJ Diharap Gunakan Transportasi Umum

Doni mengatakan, pengaturan jam kerja akan menjadi salah satu bahasan secara paralel. "Mungkin usulan WFH juga diberlakukan di perkantoran," ucapnya.

Meski begitu, Doni menuturkan, usulan tersebut mesti dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan pendapat stakeholder terkait.

"Tapi sekali lagi ini adalah masih pembahasan, tentunya dari hasil diskusi saat ini menjadi sebuah kebijakan yang dapat diberlakukan dan diuji coba. Kita tunggu masukan dari diskusi ini untuk kebaikan masyarakat Jakarta," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI