Jakarta Jadi Wilayah Terpadat di Dunia, DPRD Usul Pengaturan Perbatasan

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin buka suara terkait laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menobatkan Jakarta menjadi kota terpadat di dunia hampir 42 juta jiwa yang beraktivitas.

Kepadatan penduduk itu berpotensi menimbulkan masalah sosial. Salah satunya adalah masalah kemacetan dan polusi.

Politikus PKS ini mengatakan, berdasarkan data resmi Dinas Dukcapil DKI pada jumlah penduduk Jakarta lebih dari 11 juta penduduk.

Tapi kalau siang hari masyarakat di ibu kota bertambah. Sebab warga yang bekerja di ibu kota bukan seluruhnya warga Jakarta, melainkan warga dari berbagai daerah penyangga.

Baca juga:

Pramono Ajak Diaspora di Berlin Ikut Wujudan Research Ecosystem Jakarta

"Jadi Jakarta ini penduduknya 11,6 juta, tapi bisa bertambah kalau siang hari," kata Khoirudin Sabtu (29/11).

Bertambahnya jumlah warga yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari itu tentu membuat Jakarta menjadi macet.

Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah membahas rencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Khoirudin mengeklaim telah berdiskusi dengan Gubernur Pramono Anung terkait penerapan ERP. Menurut dia, rencananya ERP bakal diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Jadi, saya baru diskusi dengan Pak Gubernur tentang ERP, di mana jalan Thamrin dan Sudirman mau dipakai jalan berbayar," kata dia.

Meski begitu, ia menilai, rencana penerapan ERP di jalan yang berada di pusat kawasan bisnis Jakarta itu tidak akan berdampak banyak mengatasi kemacetan. Pasalnya, orang dari berbagai daerah akan tetap masuk ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi.

"Sebenarnya kalau mau membatasi kendaraan, jangan di dalam kota. Jalan-jalan yang akan memasuki Jakarta, jalan yang ke arah Jakarta, dari timur, dari barat, dari selatan, ya, mereka harus bayar," kata dia.

Penerapan ERP di perbatasan Jakarta akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemacetan. Namun, Pemprov Jakarta juga harus menyiapkan layanan transportasi publik yang mumpuni, agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di Jakarta dengan mudah tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

"Kita harus sediakan angkutan umum, biar mereka bisa menggunakan kendaraan umum. Jangan sampai masuk ke Jakarta kendaraannya menambah macet dan menambah polusi," pungkasnya. (Asp).