Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Januari 2020
Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DKI Jakarta ikut mengomentari usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI yang berencana memberi pengeras suara atau toa senilai Rp4 miliar untuk peringatan dini bencana di Ibu Kota.

Menurut Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif menilai wacana yang digulirkan BPBD DKI itu program yang bagus. Lanjut dia, pemasang 6 alat alat Disaster Warning System (DWS) adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

"Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan," ujar Syarif kepada wartawan, Jumat (17/1).

Kerena dinilai bagus dan dapat membantu informasikan warga terkait bencana, kata Syarif, pembelian toa yang nilainya miliaran rupiah itu harus dipercepat.

"Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," paparnya.

Syarif menilai, pengadaan pengeras suara memang dibutuhkan Jakarta mengingat saat ini memasuki musim penghujan. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakata ini mengklaim, bahwa pemasangan alat tersebut tak memboroskan kantong Pemprov DKI Jakarta.

Para anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp500 juta, bisa diatas Rp 1 miliar bikin radio itu," ungkap Syarif.

Diketahui, Pemprov DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS). ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, , Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Baca Juga

Begini Jawaban Sekda DKI Soal Pengadaan Toa Banjir Seharga Rp4 Miliar

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta. Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

  • Ulujami, Jakarta Selatan
  • Petogogan, Jakarta Selatan
  • Cipulir, Jakarta Selatan
  • Pengadegan, Jakarta Selatan
  • Cilandak Timur, Jakarta Selatan
  • Pejaten Timur, Jakarta Selatan
  • Rawa Buaya, Jakarta Barat
  • Kapuk, Jakarta Barat
  • Kembangan Utara, Jakarta Barat
  • Kampung Melayu, Jakarta Timur
  • Bidara Cina, Jakarta Timur
  • Cawang, Jakarta Timur
  • Cipinang Melayu, Jakarta Timur
  • Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)
#Partai Gerindra #DPRD DKI Jakarta #Banjir Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Yohan menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memicu kenaikan debit air
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan