Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Januari 2020
Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DKI Jakarta ikut mengomentari usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI yang berencana memberi pengeras suara atau toa senilai Rp4 miliar untuk peringatan dini bencana di Ibu Kota.

Menurut Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif menilai wacana yang digulirkan BPBD DKI itu program yang bagus. Lanjut dia, pemasang 6 alat alat Disaster Warning System (DWS) adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

"Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan," ujar Syarif kepada wartawan, Jumat (17/1).

Kerena dinilai bagus dan dapat membantu informasikan warga terkait bencana, kata Syarif, pembelian toa yang nilainya miliaran rupiah itu harus dipercepat.

"Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," paparnya.

Syarif menilai, pengadaan pengeras suara memang dibutuhkan Jakarta mengingat saat ini memasuki musim penghujan. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakata ini mengklaim, bahwa pemasangan alat tersebut tak memboroskan kantong Pemprov DKI Jakarta.

Para anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp500 juta, bisa diatas Rp 1 miliar bikin radio itu," ungkap Syarif.

Diketahui, Pemprov DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS). ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, , Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Baca Juga

Begini Jawaban Sekda DKI Soal Pengadaan Toa Banjir Seharga Rp4 Miliar

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta. Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

  • Ulujami, Jakarta Selatan
  • Petogogan, Jakarta Selatan
  • Cipulir, Jakarta Selatan
  • Pengadegan, Jakarta Selatan
  • Cilandak Timur, Jakarta Selatan
  • Pejaten Timur, Jakarta Selatan
  • Rawa Buaya, Jakarta Barat
  • Kapuk, Jakarta Barat
  • Kembangan Utara, Jakarta Barat
  • Kampung Melayu, Jakarta Timur
  • Bidara Cina, Jakarta Timur
  • Cawang, Jakarta Timur
  • Cipinang Melayu, Jakarta Timur
  • Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)
#Partai Gerindra #DPRD DKI Jakarta #Banjir Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan