Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Januari 2020
Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, wacana pembelian pengeras suara sebesar Rp4 miliar oleh Pemprov DKI dinilai tak penting untuk peringatan dini bencana banjir.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait persoalan peringatan dini banjir dengan menggunakan alarm.

Baca Juga:

Lurah Ancol Benarkan Raja Keraton Agung Sejagat Punya e-KTP DKI

Bahkan, Gembong menyarankan Pemda DKI memakai kentongan sebagai alat peringatan bencana kepada warga. Menurutnya, kentongan dianggap lebih murah dibandingkan beli toa dengan harga miliaran rupiah.

"Ya enggak penting, sangat tidak urgent. Jadi ibu kota negara yang APBD-nya 87,94 triliun masa pake toa, kalau saya sih malah justru jangan make toa, tapi make kentongan," kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/1).

"Kalau toa Rp4 miliar, kalau kentongan kan cuma 100 rebu. Dari sisi kemanfaatan saya kira tidak terlalu signifikan (kalau pakai to)," lanjutnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengaku aneh jika Pemprov DKI memakai pengeras suara untuk memingatkan adanya bencana kepada warga DKI.

"Enggak elok saja di ibu kota negara, alarm banjir menggunakan toa itu rasanya agak aneh aja," jelas Gembong.

Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara canggih untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar.

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Baca Juga:

Ahmad Syaikhu Dicoret dari Cawagub DKI, PKS: Buktinya Apa?

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta.

Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

1. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Petogogan, Jakarta Selatan

3. Cipulir, Jakarta Selatan

4. Pengadegan, Jakarta Selatan

5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan

6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan

7. Rawa Buaya, Jakarta Barat

8. Kapuk, Jakarta Barat

9. Kembangan Utara, Jakarta Barat

10. Kampung Melayu, Jakarta Timur

11. Bidara Cina, Jakarta Timur

12. Cawang, Jakarta Timur

13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur

14. Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga:

Realisasi Normalisasi Sungai, DPRD Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Wakil Gubernur Jakarta sebut Pemprov DKI melakukan berbagai upaya dalam menyiapkan mitigasi banjir.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan