Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Januari 2020
Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, wacana pembelian pengeras suara sebesar Rp4 miliar oleh Pemprov DKI dinilai tak penting untuk peringatan dini bencana banjir.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait persoalan peringatan dini banjir dengan menggunakan alarm.

Baca Juga:

Lurah Ancol Benarkan Raja Keraton Agung Sejagat Punya e-KTP DKI

Bahkan, Gembong menyarankan Pemda DKI memakai kentongan sebagai alat peringatan bencana kepada warga. Menurutnya, kentongan dianggap lebih murah dibandingkan beli toa dengan harga miliaran rupiah.

"Ya enggak penting, sangat tidak urgent. Jadi ibu kota negara yang APBD-nya 87,94 triliun masa pake toa, kalau saya sih malah justru jangan make toa, tapi make kentongan," kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/1).

"Kalau toa Rp4 miliar, kalau kentongan kan cuma 100 rebu. Dari sisi kemanfaatan saya kira tidak terlalu signifikan (kalau pakai to)," lanjutnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengaku aneh jika Pemprov DKI memakai pengeras suara untuk memingatkan adanya bencana kepada warga DKI.

"Enggak elok saja di ibu kota negara, alarm banjir menggunakan toa itu rasanya agak aneh aja," jelas Gembong.

Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara canggih untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar.

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Baca Juga:

Ahmad Syaikhu Dicoret dari Cawagub DKI, PKS: Buktinya Apa?

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta.

Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

1. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Petogogan, Jakarta Selatan

3. Cipulir, Jakarta Selatan

4. Pengadegan, Jakarta Selatan

5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan

6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan

7. Rawa Buaya, Jakarta Barat

8. Kapuk, Jakarta Barat

9. Kembangan Utara, Jakarta Barat

10. Kampung Melayu, Jakarta Timur

11. Bidara Cina, Jakarta Timur

12. Cawang, Jakarta Timur

13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur

14. Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga:

Realisasi Normalisasi Sungai, DPRD Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Yohan menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memicu kenaikan debit air
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Bagikan