Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Januari 2020
Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, wacana pembelian pengeras suara sebesar Rp4 miliar oleh Pemprov DKI dinilai tak penting untuk peringatan dini bencana banjir.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait persoalan peringatan dini banjir dengan menggunakan alarm.

Baca Juga:

Lurah Ancol Benarkan Raja Keraton Agung Sejagat Punya e-KTP DKI

Bahkan, Gembong menyarankan Pemda DKI memakai kentongan sebagai alat peringatan bencana kepada warga. Menurutnya, kentongan dianggap lebih murah dibandingkan beli toa dengan harga miliaran rupiah.

"Ya enggak penting, sangat tidak urgent. Jadi ibu kota negara yang APBD-nya 87,94 triliun masa pake toa, kalau saya sih malah justru jangan make toa, tapi make kentongan," kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/1).

"Kalau toa Rp4 miliar, kalau kentongan kan cuma 100 rebu. Dari sisi kemanfaatan saya kira tidak terlalu signifikan (kalau pakai to)," lanjutnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengaku aneh jika Pemprov DKI memakai pengeras suara untuk memingatkan adanya bencana kepada warga DKI.

"Enggak elok saja di ibu kota negara, alarm banjir menggunakan toa itu rasanya agak aneh aja," jelas Gembong.

Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara canggih untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar.

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Baca Juga:

Ahmad Syaikhu Dicoret dari Cawagub DKI, PKS: Buktinya Apa?

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta.

Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

1. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Petogogan, Jakarta Selatan

3. Cipulir, Jakarta Selatan

4. Pengadegan, Jakarta Selatan

5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan

6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan

7. Rawa Buaya, Jakarta Barat

8. Kapuk, Jakarta Barat

9. Kembangan Utara, Jakarta Barat

10. Kampung Melayu, Jakarta Timur

11. Bidara Cina, Jakarta Timur

12. Cawang, Jakarta Timur

13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur

14. Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga:

Realisasi Normalisasi Sungai, DPRD Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Bagikan