Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Januari 2020
Anggaran Rp4 Miliar Toa Bencana DKI, Fraksi PDIP: Mending Pakai Kentongan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, wacana pembelian pengeras suara sebesar Rp4 miliar oleh Pemprov DKI dinilai tak penting untuk peringatan dini bencana banjir.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait persoalan peringatan dini banjir dengan menggunakan alarm.

Baca Juga:

Lurah Ancol Benarkan Raja Keraton Agung Sejagat Punya e-KTP DKI

Bahkan, Gembong menyarankan Pemda DKI memakai kentongan sebagai alat peringatan bencana kepada warga. Menurutnya, kentongan dianggap lebih murah dibandingkan beli toa dengan harga miliaran rupiah.

"Ya enggak penting, sangat tidak urgent. Jadi ibu kota negara yang APBD-nya 87,94 triliun masa pake toa, kalau saya sih malah justru jangan make toa, tapi make kentongan," kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/1).

"Kalau toa Rp4 miliar, kalau kentongan kan cuma 100 rebu. Dari sisi kemanfaatan saya kira tidak terlalu signifikan (kalau pakai to)," lanjutnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengaku aneh jika Pemprov DKI memakai pengeras suara untuk memingatkan adanya bencana kepada warga DKI.

"Enggak elok saja di ibu kota negara, alarm banjir menggunakan toa itu rasanya agak aneh aja," jelas Gembong.

Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bakal membeli enam unit pengeras suara canggih untuk peringatan dini bencana banjir di Jakarta. Harganya mencapai Rp4 miliar.

Enam toa canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Baca Juga:

Ahmad Syaikhu Dicoret dari Cawagub DKI, PKS: Buktinya Apa?

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Tahun lalu Pemprov DKI sudah membeli puluhan toa canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta.

Adapun kawasan yang sudah dipasang toa pada tahun 2019 adalah:

1. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Petogogan, Jakarta Selatan

3. Cipulir, Jakarta Selatan

4. Pengadegan, Jakarta Selatan

5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan

6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan

7. Rawa Buaya, Jakarta Barat

8. Kapuk, Jakarta Barat

9. Kembangan Utara, Jakarta Barat

10. Kampung Melayu, Jakarta Timur

11. Bidara Cina, Jakarta Timur

12. Cawang, Jakarta Timur

13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur

14. Kebon Pala, Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga:

Realisasi Normalisasi Sungai, DPRD Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Selasa Malam, Jalan Kembangan Raya dan 7 RT Masih Dikepung Banjir
Banjir yang melanda Jakarta sejak Senin (4/5) malam belum sepenuhnya surut hingga Selasa (5/5) malam.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Selasa Malam, Jalan Kembangan Raya dan 7 RT Masih Dikepung Banjir
Indonesia
Ratusan RT Jakarta Dikepung Banjir, Gubernur Pramono Tunjuk Biang Keroknya Ada 2
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (4/5) malam menyebabkan ratusan Rukun Tetangga (RT) dan sejumlah ruas jalan tergenang banjir pada Selasa (5/5) pagi.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Ratusan RT Jakarta Dikepung Banjir, Gubernur Pramono Tunjuk Biang Keroknya Ada 2
Bagikan