Realisasi Normalisasi Sungai, DPRD Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan

MerahPutih.com - DPRD DKI mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menginventarisir lahan-lahan yang akan dibebaskan guna merealisasikan program normalisasi sungai sebagai upaya menuntaskan masalah banjir Ibu Kota.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, dari informasi yang didapat, hingga saat ini sudah ada koordinasi antara warga yang akan terimbas pemebebasan lahan dengan Pemprov DKI.

Baca Juga

Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya

Oleh karena itu, tegas Nova Paloh, seharusnya pembebasan lahan tidak memakan waktu yang terlalu lama.

"Sudah ada koordinasi Pemprov dengan warga-warga yang ingin dibebaskan, tapi sampai sekarang ini belum terealisasi. Butuh tindakan serius dari Pemprov DKI untuk mempercepat normalisasi ini," kata Nova di Jakarta Kamis (16/1).

Menurut Nova, pembagian tugas dari program normalisasi sungai di Jakarta sudah jelas, dimana Pemprov DKI berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan dari warga yang terdampak, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan mengeksekusi normalisasi itu sendiri.

Baca Juga

Penanganan Banjir Ala Anies Bermuatan Politis dan Populis

Sejauh ini Nova mengaku telah meninjau langsung beberapa sungai yakni di wilayah Ciliwung, Pejaten Timur, dan Jagakarsa. Ia melihat kondisi rumah di bantaran sungai cukup mengkhawatirkan dan membuat luas sungai menyempit.

Menurut dua, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI tak melaksanakan normalisasi mengingat telah disetujuinya anggaran untuk kegiatan tersebut pada APBD tahun 2020 sebesar Rp860 miliar.

"Karena kalau enggak diturap, enggak di normalisasi, enggak akan selesai-selesai masalah banjir," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Cegah Banjir, Pemkot Cirebon Normalisasi Aliran Sungai Cikalong